Saat Dua Menteri Jokowi Tak Kompak, Apa Dampaknya Bagi Investasi?

Kompas.com - 11/09/2020, 21:15 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, bereda dalam satu panggung saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang berlangsung dua Hari, 10-11 September 2020. Kedua menteri pembantu Presiden Joko Widodo ini didampingi Ketua Umum ATI Subakti Syukur dan Kepala BPJT Danang Parikesit. Asosiasi Jalan Tol IndonesiaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, bereda dalam satu panggung saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang berlangsung dua Hari, 10-11 September 2020. Kedua menteri pembantu Presiden Joko Widodo ini didampingi Ketua Umum ATI Subakti Syukur dan Kepala BPJT Danang Parikesit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua menteri Joko Widodo (Jokowi) sempat menunjukkan ketidak-kompakan dan saling sentil terkait penundaan kenaikan tarif dua ruas Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) dan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) pada acara Penandatanganan Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo, Rabu (9/9/2020).

Kedua pembantu Jokowi tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Saat itu, dalam sambutan sebelum penandatanganan PPJT Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo, Luhut menegaskan pentingnya profesionalisme dalam memegang teguh komitmen dengan investor.

Baca juga: Soal Kontroversi Kenaikan Tarif Tol, Luhut Bilang Emang Gue Pikirin

Menurut Luhut, komitmen dengan investor baik domestik maupun asing harus dilaksanakan. Termasuk komitmen soal kenaikan tarif tol, apa yang sudah dijanjikan pada investor harus dilaksanakan.

"Saya pikir kalau ada kontroversi kecil-kecil, ya jadi ajalah. Emang gue pikirin. Ya ga begitu (kontroversi) juga. Karena investor itu juga harus nyaman dengan kita. Apa yang sudah kita janjikan, kita harus terlibat dan laksanakan," tegas Luhut.

Menanggapi pernyataan Luhut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, penundaan kenaikan tarif khususnya dua ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi, tetap harus dilakukan.

Terutama dalam kondisi dan situasi abnormal seperti saat ini yang terdampak Pandemi Covid-19.

Baca juga: Akhirnya, Penyesuaian Tarif Tol Cipularang dan Padaleunyi Ditunda

"Ini kondisinya semua abnormal dan kita harus memperhatikan itu, memperhatikan suara pak gubernur (Ridwan Kamil), sebulan kita lihat perkembangannya," kata Basuki.

Basuki menjelaskan, sejatinya rencana kenaikan tarif dua ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi sudah ditahan sejak lama.

"Itu saya tahan-tahan lama. Tujuh bulan ya. Kalau masih ada begitu (kontroversi) kita tunda dulu," imbuh dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X