Kompas.com - 11/09/2020, 21:15 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, bereda dalam satu panggung saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang berlangsung dua Hari, 10-11 September 2020. Kedua menteri pembantu Presiden Joko Widodo ini didampingi Ketua Umum ATI Subakti Syukur dan Kepala BPJT Danang Parikesit. Asosiasi Jalan Tol IndonesiaMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, bereda dalam satu panggung saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) yang berlangsung dua Hari, 10-11 September 2020. Kedua menteri pembantu Presiden Joko Widodo ini didampingi Ketua Umum ATI Subakti Syukur dan Kepala BPJT Danang Parikesit.

Menyoal perbedaan sikap ini, bagaimana dampaknya bagi masa depan investasi jalan tol?

Direktur Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Universitas Indonesia Mohammed Ali Berawi berpendapat, perjanjian yang telah dilakukan antara pemerintah dan investor seyogianya mesti dijalankan sebagai bentuk komitmen antara para-pihak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akan tetapi mengingat terjadinya force majeure, dalam hal ini bencana non-alam Pandemi Covid-19, mendorong diperlukannya negosiasi ulang antara para-pihak yang terkait dalam perjanjian ini.

"Karena Pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi hampir di semua sektor usaha dan meningkatnya beban masyarakat," tutur Ali menjawab Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Baca juga: Pembebasan Lahan Tol Bakal Jadi Urusan Menko Luhut

Oleh karenanya langkah pemerintah untuk melakukan penundaan sementara kenaikan tarif tol diharapkan dapat diikuti dengan mekanisme burden sharing, untuk mengurangi beban pihak investor atau operator jalan tol.

Ali melanjutkan, insentif atau dana penyertaan pemerintah untuk operasional dan pemeliharaan maupun upaya untuk melakukan penyesuaian jangka waktu konsensi dapat menjadi upaya win-win solution bagi tercapainya kesepakatan baru para-pihak.

Dengan demikian, komitmen pemerintah dalam menjalankan skema kerja sama ini dapat terus terjaga.

Di satu sisi, pihak pengusaha dapat memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) operasional dan secara bersamaan masyarakat juga tidak terbebani dari suatu situasi yang tidak diperkirakan sebelumnya yakni Pandemi Covid-19.

"Forecasting awal akan dapat dieksekusi kembali dengan membaiknya situasi yang ada," imbuh Ali.

Untuk menjaga komitmen investasi, kata Ali, maka hal-hal di atas bisa dilakukan. Pemerintah bisa membantu memberikan dana operasional atau mengubah waktu konsensi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.