Pemerintah Diminta Benahi Transportasi Kawasan Bodetabek

Kompas.com - 20/08/2020, 14:30 WIB
Karyawan mengendarai bus listrik saat uji coba di Kantor Pusat PT Transjakarta, Cawang, Jakarta, Senin (6/7/2020). PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan uji coba dua bus listrik EV1 dan EV2 rute Balai Kota - Blok M dengan mengangkut penumpang. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAKaryawan mengendarai bus listrik saat uji coba di Kantor Pusat PT Transjakarta, Cawang, Jakarta, Senin (6/7/2020). PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan uji coba dua bus listrik EV1 dan EV2 rute Balai Kota - Blok M dengan mengangkut penumpang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, transportasi regional dan lokal di kawasan Bodetabek perlu segera dibenahi.

"Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek ( BPTJ) dapat mengalokasikan anggaran untuk membenahi transportasi lokal. Policical will dan kepedulian kepala daerah Bodetabek membenahi transportasi menjadi prasyarat utama," kata Djoko dalam siaran pers, Kamis (20/8/2020).

Djoko melanjutkan, keberadaan Jabodetabek Residence (JR) Connexion dan Trans Jabodetabek sebagai transportasi regional dapat terus ditambah di tengah keterbatasan daya angkut KRL Jabodetabek.

Baca juga: Menata Transportasi Saat New Norrmal, Butuh Sinergi Semua Pihak

Sebagaimana diketahui, pelayanan angkutan umum dengan mempertahankan langkah-langkah kesehatan dapat mendukung pemulihan ekonomi.

Secara umum, Djoko merinci, ada tiga integrasi dalam transportasi yakni, integrasi fisik, integrasi penjadwalan, serta integrasi pembayaran.

Namun, untuk Indonesia ada integrasi yang perlu ditambah yakni, integrasi pemikiran.

Pasalnya, pemikiran pembangunan transportasi umum antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) kerap tidak sinkron.

Pemda seringkali meminta bantuan transportasi umum berupa sarana namun belum disiapkan masterplan jaringan dan pengelolaan atau operasional transportasi umum. 

Hal ini membuat bantuan fasilitas transportasi berupa sarana bus tidak dapat beroperasi secara maksimal di daerah.

Baca juga: Tumpang Tindih Aturan Transportasi Umum: Kapasitas Dikurangi, Penumpang Tak Diatur

Bahkan, ada beberapa daerah menunda atau tidak mengoperasikan bantuan sarana bus yang mereka minta. 

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X