Menata Transportasi Saat "New Norrmal", Butuh Sinergi Semua Pihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) dalam laporannya menulis, selama masa kritis, prioritas kendaraan diberikan kepada kendaraan darurat, medis, dan logistik, serta pekerja sektor utama.

Terbatasnya kapasitas transportasi publik dan tidak adanya alternatif moda, membuat warga cenderung beralih ke kendaraan pribadi.

Hal ini tentu meningkatkan polusi udara dan berpotensi menciptakan gridlock (macet total) ketika aktivitas warga kembali normal.

Oleh karenanya, penggunaan kendaraan pribadi harus dibatasi. ITDP menyarankan Pemerintah untuk menyediakan moda transportasi alternatif yang berkelanjutan dan tahan dalam segala krisis.

"Selain itu, membuka lebih banyak ruang jalan bebas kendaraan bermotor agar masyarakat lebih mudah beraktivitas," tulis ITDP.

Baca juga: ITDP Rekomendasikan Manajemen Transportasi Jakarta

ITDP juga menilai, perusahaan dapat bekerja sama dalam menciptakan mobilitas yang aman dan higienis.

Caranya adalah dengan mengadakan pembagian waktu kerja. Selain itu, perusahaan juga bisa menyediakan shuttle bus bagi karyawan.

Dosen Center For Policy and Public Management SBM ITB Kampus Jakarta yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT TransJakarta Agung Wicaksono mengatakan, untuk mendorong transportasi umum tetap beroperasi dengan lancar, harus ada terobosan.

Termasuk dengan melakukan modifikasi jam operasional yang dapat membantu dan memudahkan pekerja formal, dan informal mengakses transportasi umum.

"Inilah saatnya pengelola mengatur shift jam operasional. Misalnya shift masuk pukul 08.00 WIB, shift masuk 10.00 WIB, atau pukul 11.00 WIB," kata dia.

Sementara Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno berpendapat, untuk mengelola mobilitas saat ini dibutuhkan sinergi dari seluruh pihak, termasuk perusahaan.

Menurutnya, perusahaan dapat menerapkan work from home bagi karyawannya. Selain itu, perusahaan juga bisa menerapkan kebijakan pengurangan kapasitas karyawan yang masuk ke kantor.

"Pada era kenormalan baru, banyak negara yang mulai mengurangi kapasitas transportasi umum dan mengalihkan perjalanannya dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda," tuntas Djoko.