Bappenas Sebut Investor Jepang Mau Membiayai Pembangunan IKN Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Pemukiman Bappenas Tri Dewi Virgiyanti mengungkapkan, hingga saat ini ada ratusan investor asing yang tertarik untuk  pengembangan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. 

Satu di antaranya berasal dari Jepang. Bahkan, investor dari Negeri Matahari Terbit ini menjamin akan membiayai dengan syarat ada sekitar 50 juta orang yang tinggal dan menetap di IKN.

"Tentu saja ini bukan hal mudah. Tidak mungkin mendatangkan 50 juta orang dalam waktu singkat. Karena itu, kami akan menetapkan syarat, kriteria, dan seleksi dari ratusan investor asing dalam daftar kami," tutur Dewi dalam diskusi Indonesia’s New Capital: Opportunities and Challenges, Minggu (16/8/2020).

Baca juga: Mei 2020, Rencana Induk Infrastruktur IKN Dipresentasikan di Depan Jokowi

Dewi menuturkan, pembangunan fisik IKN baru akan dilakukan mulai 2021 dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan melibatkan sejumlah K/L yang terkait sembilan aspek yakni lingkungan, permukiman, sanitasi, air bersih, transportasi, infrastruktur, dan lain-lain.

Hingga saat ini, kata Dewi, rencana atau masterplan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur masih terus dibahas dan didiskusikan, dan ditargetkan selesai akhir 2020.

"Kami juga menyerap masukan-masukan publik yang muncul dari konsultansi-konsultansi dan dialog-dialog publik yang diselenggarakan selama ini," imbuh Dewi.

Untuk itu terbuka kemungkinan melakukan penyesuaian-penyesuaian, termasuk dalam hal menggerakkan ekonomi dengan melibatkan kota-kota dan kabupaten di luar Sepaku, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan Balikpapan sebagai hub utama.

Dewi juga memastikan pengembangan IKN baru ini berada di bawah Badan Otorita Ibu Kota Negara. 

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan empat nama calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru.

Keempatnya adalah Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tumiyana dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

Presiden Jokowi sendiri dalam waktu dekat akan menandatangani peraturan presiden mengenai keputusan soal kepala badan otorita IKN.