JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hungaria Péter Szijjártó mengaku belum tahu secara pasti bentuk investasi Hungary Indonesia Investment Fund dalam pengembangan ibu kota negara (IKN).
"Masih perlu diklarifikasi pada masa depan untuk investasi apa (nantinya) dana ini digunakan," ujar Peter usai melakukan Breakfast Meeting bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa di Kementerian PUPR, Kamis (23/1/2020).
Peter menanggapi kabar tentang ketertarikan Pemerintah Hungaria dalam pengembangan IKN dan berencana menanamkan investasi senilai 1 miliar dollar AS atau ekuivalen Rp 13,6 triliun.
Baca juga: Setelah Uni Arab Emirat, Giliran Hungaria Investasi 1 Miliar Dollar AS di Ibu Kota Baru
Namun demikian, Peter mengatakan, Hungaria memang sedang mengkajinya melalui perencanaan konsep kerja dan investasi (concept paper), dan menyesuaikannya dengan beberapa peraturan.
Dia masih memikirkan bentuk investasi yang akan ditanamkan dan bagaimana peluang pengembangan proyek di IKN.
"Kami masih melihat dulu, masih terlalu dini untuk memutuskan," ucap Peter singkat.
Hal penting yang dapat dijelaskan Peter adalah dana 1 miliar dollar AS tersebut merupakan hasil joint-venture antara Indonesia dan Hungaria yang masing-masing berinvestasi sebesar 500 juta dollar AS.
Senada dengan Peter, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga belum mengetahui rincian penggunaan dana investasi tersebut.
"Oh kalau investasi itu, belum. Tapi dia (Hungaria) sudah punya ancang-ancang, tapi harus didiskusikan lebih detail pakai academic paper atau concept paper," tegas Basuki.
Basuki mengungkapkan, kemungkinan salah satu proyek investasi yang akan dilakukan yaitu Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM-IKK) untuk 36 kecamatan di IKN.
Investasi ini serupa dengan kerja sama yang dilakukan Indonesia-Hungaria pada tahun 2017 lalu.
"Kalau mereka bilang oke (setuju), ya akan dilanjutkan," ucap Basuki.
Basuki memastikan, program kerja sama joint venture ini akan segera direalisasikan setelah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo.
"Wah, itu nanti. Kalau Presiden oke. Baru kami diskusikan dengan detail," tutup Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.