Pengadaan Tanah Kerap Terhambat, Pemerintah Andalkan UU 2/2012

Kompas.com - 04/08/2020, 15:23 WIB
Progres pengadaan tanah tol ini mencapai 91,23 persen, sementara proses konstruksinya telah mencapai 82,69 persen.
Dok. PT Cinere Serpong Jaya (CSJ)Progres pengadaan tanah tol ini mencapai 91,23 persen, sementara proses konstruksinya telah mencapai 82,69 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Himawan Arief Sugoto mengatakan, Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum membuat proses pengadaan tanah jadi mudah dilakukan.

Hal ini disebabkan karena terdapat tahapan-tahapan yang jelas dalam melakukan proses tersebut, mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan.

"Dengan adanya UU Nomor 2 Tahun 2012, kita lihat pembangunan infrastruktur saat ini sudah baik,” kata Himawan dalam siaran pers, Selasa (4/8/2020).

Menurut Himawan, UU Nomor 2 Tahun 2012 dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, kepentingan proyek Pemerintah, kepentingan usaha, kepentingan umum, dan kepentingan lainnya.

Sebelum terbitnya UU tersebut, pembebasan lahan atau tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sering menemui kendala.

Dengan UU tersebut, proses perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang membutuhkan tanah menjadi lebih mudah.

Baca juga: Lelang Jabatan Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN Segera Digelar

Pada tahap ini, dokumen perencanaan yang baik sejak awal dapat menghasilkan pengadaan tanah yang layak dan adil.

Setelah proses perencanan telah dilakukan, tahap selanjutnya masuk pada persiapan. 

Dalam tahapan ini, Pemerintah Daerah (Pemda) menetapkan lokasi yang akan dibebaskan proses pengadaaan tanahnya sebelum masuk ke tahap pelaksanaan.

Terakhir, Kementerian ATR/BPN berperan pada tahapan pelaksanaan melalui Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) di setiap Kabupaten/Kota.

Dalam hal ini, Kantah bekerja sama dengan Pemda setempat untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) dalam memvalidasi data di lapangan.

“Setelah proses itu baru akan dibuat appraisal, bagi yang bisa menerima maka bisa dibayarkan ganti ruginya, bagi yang belum bisa menerima maka dikonsinyasi ke pengadilan. Secara proses alurnya seperti itu sesuai dengan UU yang berlaku,” jelas Himawan.

Himawan berpendapat, untuk membuat investasi menarik harus dimudahkan soal perizinan dan penyiapan tanah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X