Paradoksal Pemberlakuan Ganjil-Genap pada Masa Pandemi Covid-19

Menurut Data BPS DKI Jakarta Oktober 2018, jumlah kendaraan roda empat (mobil) sebanyak 3.997.670 unit, sementara untuk saat ini, saya asumsikan sekitar 4 juta mobil.

Perhitungan ini mendekati dengan data Perhimpunan Studi Pengembangan Wilayah tahun 2018, jumlah kendaraan bermotor yang beredar di jalan DKI Jakarta sebanyak 18 juta.

Bila segmen mobil sebanyak 19,58 persen, maka akan didapat jumlah mobil sebanyak 3.524.400. Tentunya jumlah mobil tersebut pada tahun 2020 sekarang menjadi 3.947.328 (kenaikan 6 persen per tahun).

Informasi dari Dishub DKI bahwa jumlah proporsi gage adalah seimbang 50,05 persen : 49,95 persen (50/50), maka 1.973.664 mobil akan digunakan setiap hari ketika gage diberlakukan.

Namun khusus pandemi kali ini ada pengondisian 50 persen bekerja di rumah dan 50 persen kerja di kantor, bisa diasumsikan 986.832 mobil akan mengunakan jalan raya sesuai gage dan tentu sisanya 986.832 (-/+ 1 juta) akan mencari angkutan umum untuk bekerja di Jakarta.

Barangkali masih ada 1 jutaan orang yang akan menggunakan angkutan umum, ada juga yang beli mobil dan sepeda motor baru tapi tidak akan signifikan.

Sementara jam gage berlaku pukul 06.00 -10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB, sehingga ada skenario lain dengan menggunakan mobil di atas pukul 10.00 dan pulang pukul 21.00 WIB ketika jam gage selesai.

Paling tidak kita ambil porsi 50 persen dari demand 1 juta tersebut, yakni 500.000 yang akan menggunakan KRL dan BRT untuk diberikan ruang sesuai protokol kesehatan.

Perlu antisipasi sejak dini, jangan selalu di hilir khususnya sektor transportasi yang menjadi korban penyebaran covid-19 dan menjadi klaster baru bila memang tiada ruang lagi untuk physical distancing.

Mengingat kita belum mencapai puncak pandemi, pemberlakuan gage ini adalah gambling kesehatan publik bila terpaksa menggunakan angkutan umum massal.

Tanggung Jawab Pemda 

Sebenarnya telah ada bus bantuan khusus hari Senin pagi dari Pemprov DKI (Bus Sekolah), Bus BPTJ ( JA Connection) dan Bus Damri untuk opsi kepadatan di Stasiun Bogor dan Bojonggede.

Bila sarana bus yang tersedia masih seperti sebelumnya nampaknya masih kurang banyak mengingat kita masih menggunakan protokol kesehatan (jaga jarak minimal 1 meter).

Persoalan ini menjadi tanggung jawab pemda setempat dalam mengatur pergerakan warganya saat akan bekerja.

Sebaiknya Pemda Kota Bogor dan Kabupaten Bogor menggadakan bus-bus juga untuk transportasi warganya bila mau bepergian/bekerja ke Jakarta untuk mendukung new normal (kebiasaan baru).