Lahan, Tantangan Terbesar Pembangunan Hunian Berbasis TOD

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketersediaan lahan dengan harga murah menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan hunian (apartemen) berbasis transit oriented development (TOD).

Advisory Sales Colliers International Indonesia Monica Koesnovagril mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com saat ditanya fenomena apartemen dengan gimmick TOD.

"Pemerintah masih menghadapi tantangan sangat berat ya, yaitu ketersediaan lahan. Sementara di sisi lain, ketersediaannya terbatas. Kalau pun ada harganya mahal," ujar Monica.

Selain itu, lanjut dia, tantangan lainnya adalah sinkronisasi rancangan induk hunian berbasis TOD dengan rancangan induk wilayah di mana pengembangan baru ini berada.

Pengembang, atau pihak-pihak yang akan membangun hunian berbasis TOD, harus mendasarkan pada rancangan tata ruang wilayah (RTRW), dan rencana detail tata ruang (RDTR).

Baca juga: Apartemen Mewah Para Sultan, Investor Asing, dan Daya Saing Jakarta

Hal ini agar terjadi kesesuaian, kelarasan, ketertiban, dan tujuan serta prinsip TOD itu sendiri terwujud.

"Karena pada prinsipnya pengembang TOD adalah mengintegrasikan seluruh aspek, meminimalisasi penggunaan transportasi pribadi, ramah lingkungan, dan yang terpenting mengubah perilaku penghuni," tutur Monica.

Mengacu pada prinsip ini, imbuh dia, tak heran jika sampai sekarang belum ada satu pun pengembangan di Indonesia, terutama Jakarta dapat disebut sesuai dengan prinsip TOD.

Di sini dibutuhkan peranan pemerintah, termasuk dalam hal pengadaan tanah. Pemerintah harus menjadi regulator sekaligus pengawas implementasi pembangunan hunian berbasis TOD.

"Pemerintahlah yang seharusnya memiliki dan menguasai lahan, sehingga bisa mengatur apa dan bagaimana hunian TOD ini. Terlebih jika ingin mewujudkan program Sejuta Rumah, yang sebagian besar untuk masyarakat kalangan bawah," tambah Monica.

Baca juga: Pengembangan Kawasan TOD Seharusnya Mempersempit Area Kendaraan Pribadi