Pemilik Vila di Puncak Wajib Sediakan Lahan Terbuka Hijau

Kompas.com - 16/07/2020, 17:21 WIB
Kawasan Puncak di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, daerah tangkapan air Sungai Ciliwung, semakin padat akibat perkembangan permukiman yang pesat seperti terlihat, Kamis (4/4/2013). Berdasar data Pusat Pengkajian, Perencanaan, dan Pengembangan Wilayah Institut Pertanian Bogor, kurun wakru 1990-2010, sebanyak 1.100 hektar hutan lebat dan belukar hilang, beralih fungsi di DAS Ciliwung hulu di Cisarua. Hal ini membuat potensi banjir Sungai Ciliwung di hilir semakin besar. 

KOMPAS/ANTONY LEEKawasan Puncak di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, daerah tangkapan air Sungai Ciliwung, semakin padat akibat perkembangan permukiman yang pesat seperti terlihat, Kamis (4/4/2013). Berdasar data Pusat Pengkajian, Perencanaan, dan Pengembangan Wilayah Institut Pertanian Bogor, kurun wakru 1990-2010, sebanyak 1.100 hektar hutan lebat dan belukar hilang, beralih fungsi di DAS Ciliwung hulu di Cisarua. Hal ini membuat potensi banjir Sungai Ciliwung di hilir semakin besar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil menegaskan, pemilik vila di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diwajibkan menyediakan lahan untuk ruang terbuka hijau.

"Orang punya vila hanya diizinkan membangun 30 persen dari lahan, dan selebihnya harus ditanami pohon, atau tanaman teh, untuk menyerap air," kata Sofyan menjawab Kompas.com, dalam konferensi virtual, Kamis (16/7/2020).

Menurut Sofyan, hal ini dilakukan sebagai bagian dari tindaklanjut penataan Kawasan Jabodetabek-Punjur sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.

Sebagai kompensasinya, Pemerintah akan memperjelas status pemilikan tanah. Selama ini, masih terjadi tumpang tindih kepemilikan dan juga alih-garap yang tidak ada alas hukumnya.

"Nah, ini akan kita bereskan dasar hukumnya. Tak hanya di kawasan Puncak yang merupakan kawasan hijau dan sumber air, juga di kawasan lainnya yang terdapat danau atau situ, akan kita tertibkan," tegas Sofyan.

Baca juga: Begini Penanganan Banjir Jabodetabek-Punjur Menurut Perpres 60/2020

Sebagaimana diketahui, Puncak merupakan sumber air tanah dan area hijau yang harus dilestarikan. 

Penataan Puncak, diharapkan dapat mengembalikan fungsi kawasan tersebut sebagai daerah resapan air. 

Sementara untuk bangunan-bangunan di atas situ, embung, atau danau, Sofyan memastikan, akan membongkar dan membatalkan sertifikatnya.

"Bila itu kewenangan BPN, kita tegas akan bongkar dan batalkan sertifikatnya," cetus dia.

Dia melanjutkan, situ, embung, dan danau di kawasan Jabodetabek-Punjur merupakan peninggalan Belanda yang dibangun sebagai resapan air untuk mencegah banjir Jakarta.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X