Terus Berlanjut, Pengendalian Lumpur Sidoarjo Butuh Rp 0,28 Triliun

Kompas.com - 25/06/2020, 21:36 WIB
Miniatur kampung di atas kolam lumpur Sidoarjo. KOMPAS.com/Achmad FaizalMiniatur kampung di atas kolam lumpur Sidoarjo.

Adapun anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 0,28 triliun. Salah satu programnya adalah pengaliran lumpur dengan volume 40 juta meter kubik.

Program pengendalian ini berada di bawah Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret 2017 silam.

Dengan berlakunya perpres ini, maka keberadaan BPLS dimasukkan ke dalam struktur Kementerian PUPR atau tepatnya berada pada Ditjen SDA.

Setelah peleburan ini, nama lembaga tersebut berubah menjadi PPLS.

Pergantian nama dan posisi tersebut membuat BPLS akan semakin kecil pekerjaannya karena praktis hanya tinggal menangani permasalahan dengan pengusaha swasta.

PPLS sendiri memiliki tiga tugas utama. Tugas pertama adalah penanganan masalah sosial kemasyarakatan (pembelian tanah dan bangunan sesuai PAT 22 Maret 2007).

Kedua, pembelian tanah dan bangunan di luar PAT 22 Maret 2007 melalui APBN.

Sedangkan tugas ketiga yaitu penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke Kali Porong, penanganan infrastruktur, dan mitigasi untuk melindungi keselamatan masyarakat.

Basuki juga sempat menuturkan, perhatian Pemerintah tidak berkurang untuk pengendalian lumpur Sidoarjo.

Bentuk perhatian tersebut dilakukan dengan menangani luapan lumpur, membangun, serta memelihara tanggul dan infrastruktur lain.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X