9 Hal Pokok Pengadaan Tanah dalam RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 01/05/2020, 18:46 WIB
Proyek pelebaran Jalan Kalimalang, Kabupaten Bekasi masih terkendala pembebasan lahan. Dok. Pemkab BekasiProyek pelebaran Jalan Kalimalang, Kabupaten Bekasi masih terkendala pembebasan lahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Arie Yuriwin menjelaskan, terdapat 9 hal pokok yang terangkum dalam RUU Cipta Kerja tentang pengadaan tanah.

Aturan tersebut menggantikan Undang-undang (UU) No 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, salah satunya proyek infrastruktur.

Hal ini menjadi pembahasan karena pengadaan tanah diklaim masih menjadi kendala utama dalam membangun berbagai proyek infrastruktur termasuk proyek strategis nasional (PSN).

Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN akan membantu memfasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur yang saat ini sedang disiapkan dalam rancangan aturan Menteri ATR/BPN mengenai dokumen penyusunan pengaadaan tanah.

Baca juga: Pengamat Hukum Pertanahan: HGU 90 Tahun Tidak Merugikan Negara

Kedua, Kementerian ATR/BPN akan membantu proses pengadaan tanah yang masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, dan tanah aset Pemerintah.

"Ketiga, di dalam pasal 10 UU No 2 Tahun 2012 mengenai kepentingan umum ada 18 item yang akan kami perluas," ucap Arie dalam konferensi video, Jumat (1/5/2020).

Arie menjelaskan, 3 hal dari 9 pokok tersebut juga mencakup kepentingan pengadaan tanah untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), obyek wisata, industri, dan kegiatan hilir migas. 

Keempat, jangka waktu berlakunya penetapan lokasi (penlok) diberikan selama 3 tahun dan dapat diperpanjang tanpa memulai proses dari awal.

Kelima, mekanisme kepemilikan saham dan lahan pengganti sebagai bentuk ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Keenam, penyiapan bank tanah sebagai proses untuk menjamin tersedianya tanah untuk pembangunan.

Baca juga: Pengembang Sebut Usulan HGU 90 Tahun Bisa Menarik Investasi Asing

Ketujuh, penegasan mengenai penguasaan tanah negara yang selama ini sering terjadi konflik antara pelaksana pengadaan tanah dan aparat penegak hukum.

Kedelapan, menjamin ketersediaan lahan pangan berkelanjutan dalam hal pengadaan tanah, khususnya lahan pertanian.

Kesembilan, proses pemberian pengelolaan yang diberikan berupa Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakai sekaligus masa perpanjangannya.

Misalnya, pemanfaatan ruang bawah tanah yang selama ini belum terfasilitasi pengembangannya seperti proyek pembangunan MRT atau LRT.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Pencari Rumah yang Menghindari Klaster Penularan Covid-19 Meningkat

Angka Pencari Rumah yang Menghindari Klaster Penularan Covid-19 Meningkat

Hunian
Tahun 2020, Anggaran Ditjen Cipta Karya Terserap Rp 14,96 Triliun

Tahun 2020, Anggaran Ditjen Cipta Karya Terserap Rp 14,96 Triliun

Berita
Rumah di CitraLand Lampung Roboh, Ciputra Siap Bertanggung Jawab

Rumah di CitraLand Lampung Roboh, Ciputra Siap Bertanggung Jawab

Berita
Usai Pandemi, 55,6 Persen Karyawan Pilih Kombinasi WFO dan WFH

Usai Pandemi, 55,6 Persen Karyawan Pilih Kombinasi WFO dan WFH

Perkantoran
Rincian Program Prioritas Cipta Karya dengan Anggaran Rp 26,56 Triliun

Rincian Program Prioritas Cipta Karya dengan Anggaran Rp 26,56 Triliun

Berita
Satu Buku untuk Satu Sertifikat Tanah Elektronik Cegah Penggandaan

Satu Buku untuk Satu Sertifikat Tanah Elektronik Cegah Penggandaan

Berita
Living World Kota Wisata, Mal Terbesar di Timur Jakarta Telan Investasi Rp 1,4 Triliun

Living World Kota Wisata, Mal Terbesar di Timur Jakarta Telan Investasi Rp 1,4 Triliun

Berita
Pasar PON Trenggalek dan Legi Ponorogo Siap Diserahkan ke Pemda

Pasar PON Trenggalek dan Legi Ponorogo Siap Diserahkan ke Pemda

Ritel
Kata Pengamat, Kekuatan Hukum Sertifikat Elektronik Sama dengan Konvensional

Kata Pengamat, Kekuatan Hukum Sertifikat Elektronik Sama dengan Konvensional

Berita
Jokowi: Tol Kayu Agung-Palembang Hemat Waktu Tempuh hingga 75 Persen

Jokowi: Tol Kayu Agung-Palembang Hemat Waktu Tempuh hingga 75 Persen

Berita
Resmi Beroperasi, Tol Kayu Agung-Kramasan Lintasi Salah Satu Jembatan Terpanjang di Indonesia

Resmi Beroperasi, Tol Kayu Agung-Kramasan Lintasi Salah Satu Jembatan Terpanjang di Indonesia

Berita
[POPULER PROPERTI] Sertifikat Tanah Elektronik Berlaku Tahun 2021

[POPULER PROPERTI] Sertifikat Tanah Elektronik Berlaku Tahun 2021

Berita
Mulai Selasa, Operasional Transjakarta Diperpanjang hingga Pukul 21.00 WIB

Mulai Selasa, Operasional Transjakarta Diperpanjang hingga Pukul 21.00 WIB

Berita
Digugat Tommy Soeharto, Kementerian ATR/BPN Siap Hadir di Pengadilan

Digugat Tommy Soeharto, Kementerian ATR/BPN Siap Hadir di Pengadilan

Berita
Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19, Anak Usaha Barito Pacific Salurkan Sembako

Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19, Anak Usaha Barito Pacific Salurkan Sembako

Kawasan Terpadu
komentar di artikel lainnya
Close Ads X