Pengamat Hukum Pertanahan: HGU 90 Tahun Tidak Merugikan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU) menjadi 90 tahun.

Usulan ini tercantum dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja Bab Pertanahan Pasal 127.

Dalam pasal tersebut tertulis bahwa badan bank tanah memiliki hak pengelolaan (HPL) tanah. Bank tanah juga dapat merekomendasikan penerbitan hak atas tanah seperti HGU, Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Pakai (HGP).

Tak hanya itu, untuk mendukung investasi, pemegang hak pengelolaan badan bank tanah juga diberikan beberapa kewenangan terhadap lahannya.

Baca juga: Pengembang Sebut Usulan HGU 90 Tahun Bisa Menarik Investasi Asing

Badan bank tanah berwenang melakukan penyusunan rencana zonasi, membantu memberikan kemudahan perizinan berusaha atau persetujuan, serta melakukan pengadaan tanah dan menentukan tarif pelayanan. 

Pengamat Hukum Pertanahan dan Properti Eddy Leks menyatakan dalam konteks ini, jika dilakukan secara konsisten dengan perhitungan yang wajar, dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak merugikan negara.

"Karena apa yang diperoleh oleh bank tanah sebagai pemegang HPL, bisa didistribusikan kembali untuk kepentingan masyarakat, sesuai tujuan dibentuknya badan bank tanah," tutur Eddy menjawab Kompas.com, Jumat (1/5/2020).

Kepentingan masyarakat yang dimaksud di antaranya untuk menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria.

Di sisi lain, Eddy juga menyebutkan bahwa pasal 127 tersebut tidak bisa dipisahkan dengan Pasal 130 ayat (2) dan Pasal 131 RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Pemerintah Dispensasi HGU/HGB Jatuh Tempo Sampai Akhir Tahun

Pasal tersebut mengatur penentuan tarif dan penerimaan uang pemasukan ganti rugi dan atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah.

Bank tanah sebagai pemegang HPL, akan membuat perjanjian pemanfaatan tanah dengan pihak yang akan memperoleh hak atas tanah.

"Dalam perjanjian itu akan ada pengaturan mengenai uang pemasukan ganti rugi dan atau uang wajib tahunan yang dibayar selama jangka waktu 90 tahun tersebut," jelas Eddy.

Eddy juga menyinggung tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak setuju terhadap usulan RUU yang dianggap tidak memiliki korelasi dengan investasi.

Menurut Eddy, MK memang memberi pertimbangan dan putusan dalam konteks UU Penanaman Modal, yang mengatur tentang perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah agar bisa disetujui sekaligus di muka.

Namun, aturan yang dibahas dalam RUU Cipta Kerja tidak sepenuhnya sepadan dengan apa yang dipertimbangkan oleh MK.