Pengamat Hukum Pertanahan: HGU 90 Tahun Tidak Merugikan Negara

Kompas.com - 01/05/2020, 16:41 WIB
Ilustrasi bank tanah Kompas/Agus Susanto (AGS)Ilustrasi bank tanah

Bank tanah sebagai pemegang HPL, akan membuat perjanjian pemanfaatan tanah dengan pihak yang akan memperoleh hak atas tanah.

"Dalam perjanjian itu akan ada pengaturan mengenai uang pemasukan ganti rugi dan atau uang wajib tahunan yang dibayar selama jangka waktu 90 tahun tersebut," jelas Eddy.

Eddy juga menyinggung tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak setuju terhadap usulan RUU yang dianggap tidak memiliki korelasi dengan investasi.

Menurut Eddy, MK memang memberi pertimbangan dan putusan dalam konteks UU Penanaman Modal, yang mengatur tentang perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah agar bisa disetujui sekaligus di muka.

Namun, aturan yang dibahas dalam RUU Cipta Kerja tidak sepenuhnya sepadan dengan apa yang dipertimbangkan oleh MK.

"Karena apa yang diatur pada pasal 127 itu spesifik hak atas tanah yang terbit di atas HPL, dan yang dipegang oleh badan bank tanah bukan oleh sembarang instansi pemerintah atau pemegang HPL lainnya," ujar Eddy.

Baca juga: Soal Ganti Rugi Lahan Eks HGU di Sumut, Ahli: Ini Pungutan Liar

Dengan kata lain, apa yang diatur dalam RUU Cipta Kerja tidak merujuk pada semua jenis hak atas tanah, tetapi hanya hak atas tanah yang terbit di atas HPL yang dipegang oleh badan bank tanah.

Selain itu, Eddy juga menyarankan agar pemerintah dapat memberikan penjelasan secara komprehensif kepada publik, tentang bagaimana sebenarnya rencana pemerintah dalam aspek pertanahan dalam RUU tersebut.

"Khususnya yang dianggap sebagai poin kontroversial, meresahkan, atau membingungkan publik. Publik juga perlu mengetahui secara konkret kegiatan operasi dari bank tanah dan road map-nya pada masa depan," cetus Eddy.

Dia berharap dengan langkah itu, publik dapat memahami pengaturan-pengaturan khusus yang dianggap beda dengan sebelumnya di dalam RUU Cipta Kerja. 

"Jadi, meski tidak ada kerugian Negara yang ditimbulkan, namun tidak serta merta saya mendukung HGU 90 tahun dalam RUU Cipta Kerja," tutup Eddy.

 

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X