Soal Ganti Rugi Lahan Eks HGU di Sumut, Ahli: Ini Pungutan Liar

Kompas.com - 08/01/2020, 13:56 WIB
FOTO: Pemerintah Provinsi Sumut membayar ganti rugi dan serah terima lahan eks HGU PTPN 2 untuk pembangunan Islamic Centre Sumut di Kanwil BPN Provinsi Sumut Dok: Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provinsi SumutFOTO: Pemerintah Provinsi Sumut membayar ganti rugi dan serah terima lahan eks HGU PTPN 2 untuk pembangunan Islamic Centre Sumut di Kanwil BPN Provinsi Sumut

MEDAN, KOMPAS.com - Ganti rugi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ( Sumut) kepada PT Perkebunan Nusantara ( PTPN) II sebesar Rp 31,2 miliar untuk kepemilikan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) seluas 50 hektar terindikasi sebagai praktik pungutan liar.

Tudingan ini disampaikan Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Edi Yunara.

Menurut Edi, pembayaran uang ganti rugi tersebut tidak ada aturan hukumnya dan berpotensi pidana.

Tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang ganti rugi lahan eks HGU yang telah dihapusbukukan.

Aturan Badan Pertanahan Nasional ( BPN) yang memuat ganti rugi pengambilalihan lahan eks HGU PTPN II yang telah hapus buku adalah sesuatu yang dibuat-buat sehingga tidak layak dijadikan dasar hukum.

Baca juga: Sepanjang 2019, Sumut Bangun 89 Kilometer Jalan dan 169 Meter Jembatan

“PTPN II sebagai korporasi bisa terkena sanksi hukum, orang-orangnya bisa dipidana. Sesuatu yang tidak ada, lalu diada-adakan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak legal, namanya perampokan. Bisa dipidana,” tutur Edi saat dihubungi Kompas.com via telepon, Selasa (7/1/2020).

Kemudian, pakar hukum ini mempertanyakan aturan BPN yang mewajibkan membayar lahan eks HGU PTPN II yang telah hapusbuku.

Secara hukum administrasi negara dan hukum perusahaan, lahan eks HGU yang telah dihapusbukukan bukan lagi aset negara dan tidak ada kewajiban hukum bagi pemegang hak yang baru untuk membayar sejumlah uang.

“Kalau tetap diberlakukan, berarti BPN terindikasi telah melakukan pungli. Harusnya aparat penegak hukum sudah bertindak mengusut karena kasus ini bukan delik aduan. Ini delik umum, polisi bisa langsung melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu adanya laporan kasus,” ucap Edi.

Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Sumut Rudi Chairuriza Tanjung pun menyayangkan tindakan Pemerintah Provinsi Sumut yang mengambil-alih lahan eks HGU dengan menggunakan uang negara.

Pihaknya akan melaporkan kasus ini ke Presiden Joko Widodo.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X