Soal Penutupan Tol Jadebotabek, Kewenangan Ada di Tangan Basuki

Kompas.com - 01/04/2020, 21:11 WIB
Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran akses keluar Rawa Bokor Jalan Tol Sedyatmo tak lagi difungsikan mulai Rabu, (1/4/2020). Dok. PT Jasamarga Kunciran CengkarengJalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran akses keluar Rawa Bokor Jalan Tol Sedyatmo tak lagi difungsikan mulai Rabu, (1/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit menegaskan, kewenangan pembatasan secara parsial atau menyeluruh terhadap operasionalisasi jalan tol ada pada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam kaitan ini adalah Basuki Hadimuljono.

Hal ini karena Surat Keputusan Pengoperasian Jalan Tol diterbitkan oleh Menteri PUPR berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2005.

"Dan oleh karenanya, penutupan tol, dan gerbang tol serta sistem pengoperasian jalan tol dan rest area juga harus dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri PUPR," kata Danang menjawab Kompas.com, Rabu (1/4/2020).

Baca juga: Jasa Marga Imbau Masyarakat Tidak Mudik Tahun Ini

Danang menanggapi Surat Edaran Nomor SE.5 BPTJ Tahun 2020 Badan Pengelola Transportasi Jadebotabek (BPTJ) tentang Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi untuk mengurangi pergerakan mobilitas dari dan ke wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi selama masa pandemi Covid-19.

Surat Edaran ini berangkat dari sejumlah dasar hukum, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit.KOMPAS.com/ROSIANA HARYANTI Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit.
Menurut Danang, Surat Edaran tersebut masih berupa rekomendasi atau permintaan untuk menjalankan skenario lalu lintas mengatasi Pandemi Covid-19.

"Bagi kami yang penting adalah bagaimana perintah Presiden Joko Widodo dan arahan Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) yang menindaklanjuti perintah Presiden ya," kata Danang.

Dia menambahkan, Menteri PUPR tentu akan menindaklanjuti perintah Presiden yang akan disampaikan dalam Rapat terbatas (Ratas), Kamis (2/4/2020).

Jadi, lanjut dia, BPJT akan tetap menyiapkan semua skenario. Apa pun keputusan yang diambil Presiden Jokowi Kamis besok, BPJT telah siap dengan empat skenario awal.

Keempat skenario dimaksud adalah operasional jalan tol dengan prinsip business as usual, dan pembatasan angkutan umum.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X