Ini Penanganan Banjir Jakarta yang Telah Dilakukan Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Basuki menuturkan, penanganan banjir tidak terbatas soal administrasi. Dalam upaya tersebut Kementerian PUPR juga bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait, khususnya DKI Jakarta.

Baca juga: Begini Progres Konstruksi Bendungan Pengendali Banjir Jakarta

Menurut Basuki, dia sering berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai penanganan banjir.

"Mohon dipahami bahwa penanganan air itu bukan administrasi. Jadi penanganannya adalah wilayah sungai," tutur Basuki di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (26/2/2020).

Penanganan banjir di Jakarta

Basuki mengatakan penanganan banjir yang terjadi di wilayah Jakarta, salah satunya adalah dengan menormalisasi Sungai Ciliwung. Sepanjang 16 kilometer dari total panjang 33 kilometer sudah dinormalisasi.

Selain itu, Kementerian PUPR saat ini mengerjakan proyek Sodetan Kali Ciliwung sepanjang 1,2 kilometer, yang progresnya baru berjalan sepanjang 600 meter. 

"Kami lakukan normalisasi Kali Angke dan Pesanggrahan. Jadi ada PAS, Pesanggrahan, Angke, dan Sunter," ucap Basuki di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (26/2/2020)

Dia menyebut, hulu Kali Angke sudah dinormalisasi sepanjang 30,4 kilometer dari total rencana sepanjang 42,8 kilometer.

Baca juga: Bikin Jakarta Banjir, Vila di Puncak Bakal Dibongkar

Kemudian normalisasi Kali Pesanggrahan rencananya akan dilakukan sepanjang 42,8 kilometer. Hingga kini realisasi kegiatan tersebut baru mencapai 21,7 kilometer.

Terakhir Kali Sunter. Basuki mengatakan, rencana normalisasi sungai ini sepanjang 35,7 kilometer dan baru terealisasi 28,6 kilometer.

"Jadi ini mudah-mudahan bisa kami lanjutkan," ucap dia.

Selain normalisasi, Kementerian PUPR juga membangun rumah susun sewa (rusunawa) Pasar Rumput. Kompleks rusunawa tersebut mencakup tiga buah tower dengan total 1.984 hunian dan 1.314 kios.

Hunian vertikal ini disiapkan bagi masyarakat yang terdampak relokasi dan saat ini dalam status siap huni.

Dari total hunian yang ada, sebanyak 800 unit disediakan bagi masyarakat yang akan direlokasi dari bantaran Sungai Ciliwung. Pembangunannya menelan biaya Rp 961 miliar.

"Bantaran sungai yang akan kami bebaskan, masyarakatnya kami siapkan rusun ini, di Pasar Rumput," tutur Basuki.

Langkah selanjutnya adalah penataan kawasan Kemayoran dengan menyiapkan sistem drainase. Sedangkan untuk penangan darurat, Kementerian PUPR telah melakukan pengerukan Waduk Kemayoran.

Basuki menuturkan, pengerukan waduk mampu mengurangi ketinggian banjir yang menggenangi Underpass Kemayoran.

Sebelumnya, ketinggian banjir mencapai 5 meter, namun setelah waduk dikeruk, ketinggiannya menjadi hanya 2,5 meter.

"Kemarin ada hujan besar hanya 2,4 meter karena sebagian (air) sudah masuk ke Waduk Kemayoran. Pembersihan saluran, nanti setelah banjir selesai kami akan kerjakan fisiknya," ucap dia.