JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan berbagai upaya untuk menangani banjir yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya adalah dengan menormalisasi Sungai Ciliwung.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat bersama dengan Komisi V DPR RI tersebut mengatakan, normalisasi dikerjakan bersamaan dengan pembuatan tanggul.
Rencananya, tanggul sepanjang 33 kilometer akan dibangun untuk menormalisasi Sungai Ciliwung. Hingga kini, realisasinya baru mencapai 16 kilometer.
"Penanganan normalisasi sepanjang 33 kilometer, yang sudah kami kerjakan sepanjang 16 kilometer," ujar Basuki di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (26/2/2020)
Selain normalisasi Kementerian PUPR saat ini mengerjakan proyek Sodetan Kali Ciliwung sepanjang 1,2 kilometer.
Baca juga: Normalisasi vs Naturalisasi, Pengamat: Tergantung Kondisi Fisik
Sodetan tersebut nantinya mengalirkan air dari Sungai Ciliwung dengan debit 60 meter kubik per detik ke Sungai Cipinang baru kemudian dialirkan ke Kanal Banjir Timur (KBT). Adapun progres pengerjaannya baru mencapai 600 meter.
"Pada saat puncak, debit Kali Ciliwung 510 meter kubik per detik, sehingga kalau dikurangi 60 meter kubik per detik, Insha Allah akan mengurangi luapan banjir Kali Ciliwung," ucap dia.
Selain itu, masih ada total 8.000 meter persegi lahan yang perlu dibebaskan. Dari jumlah itu, Basuki menyebut, sebanyak 4.000 meter persegi lahan merupakan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sementara sisanya merupakan tanah masyarakat.
"Masyarakat sudah diskusi dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan sudah oke, tinggal saya menunggu penetapan lokasi (penlok) dari gubernur," kata Basuki.
Menurut data yang diperoleh Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana meneritkan penlok pada 3 Maret 2020.
Ikut
