Kontroversi RUU Pertanahan, Gelombang Penolakan, hingga Batal Disahkan

Kompas.com - 24/09/2019, 12:39 WIB
Aliansi mahasiswa mahasiswi Ciayumajakuning (Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan) berjalan kaki dari Jalan Pemuda menuju kantor Gedung DPRD Kota Cirebon di jalan Siliwangi, Senin (23/9/2019). Mereka menolak dan mencabut Revisi UU KPK, menolak RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan mendesak aga pemerintah menangkap seluruh koruptor di Indonesia. MUHAMAD SYAHRI ROMDHONAliansi mahasiswa mahasiswi Ciayumajakuning (Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan) berjalan kaki dari Jalan Pemuda menuju kantor Gedung DPRD Kota Cirebon di jalan Siliwangi, Senin (23/9/2019). Mereka menolak dan mencabut Revisi UU KPK, menolak RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan mendesak aga pemerintah menangkap seluruh koruptor di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gelombang penolakan terhadap rencana pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) disuarakan mahasiswa pada saat unjuk rasa di sejumlah kota di Indonesia, Senin (23/9/2019).

Salah satu RUU yang ditolak yakni RUU Pertanahan lantaran dinilai merugikan masyarakat.

Sedianya, Komisi II DPR mengagendakan rapat kerja (raker) dengan pemerintah untuk pengambilan keputusan tingkat dua, pada pukul 14.00 WIB, Senin kemarin.

Namun, sekitar pukul 13.00 WIB ketika Kompas.com menyambangi ruang rapat Komisi II, area lobi di depan ruangan tersebut terlihat sepi.

Tak ada satu pun pejabat pemerintahan yang datang. Padahal, bila merujuk agenda seharusnya rapat kerja itu dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A Djalil, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Baca juga: RUU Pertanahan Batal Disahkan

Kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, pada saat yang sama Sofyan Djalil dipanggil Presiden Joko Widodo ( Jokowi) ke Istana.

Sementara Menkumham yang terlihat di Kompleks Parlemen, justru tidak menghadiri raker tapi malah menyaksikan kegiatan peluncuran buku. Adapun lima menteri lainnya tak terlihat.

Salah seorang petugas keamanan dalam DPR yang berjaga mengungkapkan, bahwa tengah berlangsung rapat internal antar-anggota fraksi.

"Masih rapat internal, mas," ucap anggota keamanan yang enggan disebutkan namanya itu kepada Kompas.com.

Suasana Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Suasana Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2019).
Sekitar pukul 13.30 WIB, rapat internal itu berakhir. Wakil Ketua Komisi II yang juga anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera menjadi anggota pertama yang keluar dari ruangan.

Ia mengungkapkan, mayoritas fraksi menyatakan masih membutuhkan pendalaman bersama pemerintah terkait RUU ini, sehingga menyepakati untuk menunda pengesahan dalam waktu dekat. 

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X