JAKARTA, KOMPAS.com - Masa tugas Kabinet Kerja Periode 2014-2019 segera memasuki purna bhakti.
Begitu Presiden dan Wakil Presiden baru dilantik pada 20 Oktober mendatang, seluruh menteri di kabinet pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini akan menanggalkan jabatannya.
Namun, Kepala Negara diperkirakan tidak akan mengganti seluruh orang-orang yang menduduki posisi di kabinet saat ini.
Terutama, bila merujuk pernyataan Presiden saat pidato Visi Indonesia 2019-2024, yang salah satunya melanjutkan pembangunan infrastruktur.
Jokowi tentu membutuhkan 'tangan kanan' yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan seluruh proyek infrastruktur yang dirancang.
Baca juga: Disebut Bakal Dipertahankan Jokowi, Ini Tanggapan Basuki
Terlebih, selain menggarap proyek infrastruktur, ada pula rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Berdasarkan analisa peneliti dan pengamat politik Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, ada tiga nama menteri yang kemungkinan akan dipertahankan, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Ada tiga alasan yang menyebabkan ketiganya layak untuk dipertahankan, yaitu memiliki kinerja yang cukup baik, dekat dengan Jokowi, dan sesuai dengan kebutuhan pada periode mendatang.
"Menteri PUPR dibutuhkan karena kebutuhan Jokowi membangun infrastruktur," ungkap Arya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (11/9/2019).
Kendati demikian, bukan menjadi sifatnya untuk menolak setiap amanah yang diberikan. Terlebih, amanah tersebut diberikan langsung oleh seorang kepala negara.
"Saya 40 tahun di Kementerian PU, menjabat Eselon I selama 13 tahun dan saya tidak pernah tahu akan ditempatkan di mana. Empat kali menjadi Eselon I, saya enggak tahu. Karena menurut saya, jabatan itu perintah," ungkap Basuki saat berbincang dengan Kompas.com, Kamis (12/9/2019).
Baca juga: Menteri Basuki Tanggapi Kritik Ridwan Kamil Soal Ibu Kota
Puluhan tahun berkiprah di dunia infrastruktur, tentu bukanlah waktu yang sebentar. Basuki menyatakan, jabatan adalah perintah yang tidak bisa ditawar-tawar.
"Ini karakter saya," tegasnya.
Basuki pun mengaku, tak pernah memiliki visi tertentu untuk menjadi seorang menteri. Sebab, yang terpenting menurut dia, adalah menjalankan visi yang dimiliki Presiden sebaik mungkin.