Kontraktor Pelat Merah Siap Garap Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor infrastruktur mulai bersiap-siap untuk menggarap proyek pemindahan ibu kota baru.

Lokasi tepat ibu kota baru hingga kini, belum diumumkan Presiden Joko Widodo. Bahkan, senelumnya, Presiden menyanggah pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil tentang ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Baca juga: Komplet, Seluruh Kajian Pemindahan Ibu Kota Diserahkan ke Presiden

Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Lukman Hidayat menyatakan, hingga kini masih menunggu kepastian dari Presiden terkait lokasi ibu kota baru. Ia berharap, Presiden dapat mengumumkan dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan, September atau Oktober ini sudah ada kepastian," kata Lukman di Bursa Efek Indonesia (BEI), pekan lalu.

Hingga kini, pemerintah masih menggodok konsep desain ibu kota baru, yang ditargetkan selesai pada 2020. Sementara, proses pemindahan ibu kota dapat dimulai pada akhir periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau 2024.

"Timeline-nya belum jelas, kami menunggu dulu," kata dia.

Baca juga: PP Harap Keputusan Lokasi Ibu Kota Keluar September 2019

Sementara itu, Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk Budi Harto menilai, pemindahan ibu kota merupakan sebuah peluang besar bagi industri konstruksi untuk menunjukkan kepiawaiannya dalam menggarap proyek-proyek infrastruktur.

Adhi Karya, sebut dia, bahkan telah memiliki tim internal yang bertugas mengkaji setiap potensi rencana pengembangan infrastruktur yang dimungkinkan untuk dibangun di lokasi ibu kota baru.

"Di sana kita akan banyak bangun gedung, perumahan, dan prasarana lain. Ada jalan, air minum, listrik dan lain-lain," ujarnya.

Baca juga: Siapakah Urban Planner Ibu Kota Baru di Kalimantan?

Di lain pihak, Direktur Keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk Imam Sudiyono menyatakan, pihaknya berencana menambah belanja modal dari Rp 428 miliar menjadi Rp 799 miliar.

Saat ini, emiten bersandi WTON ini telah menguasai lahan seluas 26 hektar di Kalimantan Timur. Bila ibu kota jadi dipindahkan ke Kalimantan, maka lahan tersebut akan disulap salah satunya untuk membangun pabrik berkapasitas produksi 60-100 batang tiang pancang per hari.

Kebutuhan lahan

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil mengungkapkan, untuk tahap awal, ibu kota baru akan dibangun di atas lahan seluas 3.000 hektar.

Meski demikian, nantinya pengembangan kawasan ibu kota negara dapat mencapai 300.000 hektar lahan.

"Core itu sekitar 3.000 hektar. Sebagai pusat pemerintahan. Setelah itu pendukung," ujarnya di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam sebuah diskusi di Universitas Indonesia, menyatakan, pemerintah tidak akan membeli lahan ibu kota negara dari pihak ketiga.

Pasalnya, pemerintah akan menggunakan lahan yang telah dikuasai sebelumnya.

"Spekulan akan rugi sendiri nanti, orang kita hanya berlokasi di tempat yang sudah dikuasai pemerintah," kata Bambang, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Tak Akan Beli Lahan Pihak Ketiga

Bambang menambahkan, ibu kota baru nantinya akan mengusung konsep smart city. Sebab, diharapkan pembangunan yang akan dilakukan dapat menjadi pilot project, sehingga dapat diaplikasikan di kota-kota lain.

Untuk diketahui, pemerintah menargetkan pengembangan 100 smart citie pada 2045.