Pusat Pemerintahan Ibu Kota Baru Dirancang Seluas 3.000 Hektar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasan pusat pemerintahan menjadi fokus pertama yang akan digarap pemerintah setelah menetapkan lokasi ibu kota baru.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil, area pusat pemerintahan menempati sebuah kawasan seluas 3.000 hektar.

"Tahap pertama memang core itu sekitar 3.000 (hektar). Sebagai pusat pemerintahan. Setelah itu kan pendukung," kata Sofyan di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Namun, menurut rencana, ibu kota baru akan mengokupasi kawasan seluas 300.000 hektar.

Baca juga: Klarifikasi Sofyan Djalil, Calon Ibu Kota antara Kalteng dan Kaltim

Kementerian ATR/BPN pun memastikan segera menyiapkan lahan tersebut bila Presiden telah memberikan pengumuman resmi.

"Nanti kita lihat potensi dimana setelah keputusan nanti. Sampai sekarang belum diputuskan alternatifnya. Masih ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, tapi yang sudah dilihat secara serius adalah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur," terang Sofyan.

Sebelumnya Sofyan mengklarifikasi pernyataannya yang menyebut ibu kota baru akan pindah ke Kalimantan Timur.

Menurut dia, saat ini masih ada satu atau dua kajian yang sedang dilakukan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelum Presiden mengambil keputusan resmi.