Jokowi Klaim Ganti Untung Lahan Infrastruktur, Ternyata Ini Faktanya

Kompas.com - 21/08/2019, 11:08 WIB
Progres pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan masih dalam tahap pembebasan lahan. Adapun hingga Juli 2019, proses ini sudah mencapai 60 persen. Dok. Jasa MargaProgres pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan masih dalam tahap pembebasan lahan. Adapun hingga Juli 2019, proses ini sudah mencapai 60 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat debat capres putaran kedua yang dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta, pada Februari 2019 lalu, kandidat capres Joko Widodo menyampaikan, selama pembangunan proyek infrastruktur 4,5 tahun pemerintahannya, hampir tidak ada konflik dalam proses pembebasan tanah.

"Karena tidak ada yang namanya ganti rugi, melainkan ganti untung," ungkap Jokowi pada saat itu. 

Namun, benarkah demikian?

Salah seorang warga bernama Agus, mengungkapkan, dirinya dan 48 warga di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah, merasa dirugikan dengan proses ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek jalan. 

Disebutkan, bahwa warga menghendaki harga tanah Rp 600.000 per meter persegi. Namun, tim appraisal yang ditunjuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya menghargai tanah tersebut Rp 250.000 per meter peregi atau jauh dari harga pasar. 

Baca juga: Urusan Pembebasan Lahan, Menurut Jokowi Hanya Ada Ganti Untung

"Itu untuk proyek peningkatan ruas jalan daerah Sukoharjo. Sekarang yang terkena dampak itu 433 bidang dari panjang 5,2 kilometer," ungkap Agus dalam acara Hot Room di Metro TV, Selasa (20/8/2019).

Rendahnya penawaran dari pemerintah lantaran appraisal menggunakan harga 'jalur mati' untuk menentukan harga ganti rugi lahan. 

"Sedangkan jalan yang dilewati di kampung saya, itu jalan hidup. Ada tulisannya ke Kabupaten Karanganyar, ke Kabupaten Wonogiri," sebut Agus.

Pelebaran dan perbaikan jalan di wilayah perbatasan Entikong dengan Malaysia.Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Pelebaran dan perbaikan jalan di wilayah perbatasan Entikong dengan Malaysia.
Kuasa Hukum Agus, Brestiaga Ganindya menyesalkan upaya yang dilakukan tim appraisal dalam memberikan penawaran harga. Saat ini, pihaknya telah mengajukan gugatan kasasi ke Mahkamah Agung untuk menuntaskan hal ini.

Namun, ia mengaku, ada kendala dalam menghadapi persoalan ini. Dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim menolak mengabulkan gugatan karena tidak adanya data pembanding dari appraisal lain yang menyatakan bahwa harga tanah di wilayah tersebut Rp 600.000 per meter persegi.

Baca juga: Basuki: Malaysia Iri dengan PLBN Entikong

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X