Menyoal Istilah Pantai dan Pulau Reklamasi

Kompas.com - 24/06/2019, 18:05 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019). KOMPAS.com/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan, daratan reklamasi tidak disebut pulau, melainkan pantai. Ini karena kawasan yang disebut pulau adalah daratan yang terbentuk secara alami.

Kata Anies, pulau adalah daratan yang terbentuk karena proses alamiah, sedangkan pantai dibuat oleh manusia.

Namun, menurut Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) bidang Pengelolaan Pesisir Marco Kusumawijaya, pemilihan diksi tersebut bukan penilaian Anies semata.

"Ini definisi United Nations Conference on the Law of Sea (UNCLOS)1982 pasal 121. Sudah diratifikasi RI. Ini yang juga dasar pengakuan atas negara kepulauan RI," ujar Marco yang dikutip Kompas.com, Senin (24/6/2019) dari unggahan Twitter-nya pada Minggu (23/6/2019).

UNCLOS memberikan definisi mengenai pulau sebagai daerah daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air, yang berada di atas air saat air pasang.

Sementara dalam pasal 60 poin ke-8 disebutkan, pulau buatan, instalasi, serta struktur yang berada di lepas pantai tidak memiliki status pulau. Lebih lanjut, area ini tidak memiliki laut teritorialnya sendiri.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Izin Reklamasi Dicabut, Ini Kata Pengembang

Selain itu, kehadirannya tidak memengaruhi penentuan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, atau landasan kontinen.

Meski begitu, UNCLOS tidak menyebutkan secara spesifik. Dengan menggunakan sebutan "pulau buatan" sebagai istilah terpisah, UNCLOS menyatakan bahwa struktur ini adalah jenis daratan berbeda yang terbuat dari material alami, misalnya pasir.

Mahasiswa dan nelayan menggelar aksi jalan mundur dari Tugu Patung Kuda ke Balai Kota DKI Jakarta untuk unjuk rasa di Jakarta Pusat, Senin (24/06/2019). Mereka menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau C dan D reklamasi teluk Jakarta.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Mahasiswa dan nelayan menggelar aksi jalan mundur dari Tugu Patung Kuda ke Balai Kota DKI Jakarta untuk unjuk rasa di Jakarta Pusat, Senin (24/06/2019). Mereka menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau C dan D reklamasi teluk Jakarta.
Sedangkan instalasi dan struktur biasanya mencakup benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan non-alami, seperti beton dan baja dalam rig minyak.

Dalam pandangan Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) terhadap reklamasi Pantai Utara Jakarta, Pakar Hukum Internasional Retno Windari Poerwito mengatakan, UNCLOS tidak memberikan pelarangan atau definisi utuh mengenai reklamasi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X