Menyoal Istilah Pantai dan Pulau Reklamasi

Kompas.com - 24/06/2019, 18:05 WIB
Suasana di Pulau D, pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019). KOMPAS.com/Vitorio MantaleanSuasana di Pulau D, pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).

"Belum ada konvensi internasional yang menyepakati mengenai definisi reklamasi," kata Retno.

Hal-hal yang diatur di dalam UNCLOS adalah pendefinisian objek-objek laut serta hak dan kewajiban yang melekat atau terkait dengan objek-objek tersebut.

Adapun hal-hal pokok terkait objek laut yang penting untuk dipahami dalam kaitannya dengan reklamasi antara lain, perairan pedalaman (internal waters), laut territorial (territorial sea), zona tambahan (contigious zone), zona ekonomi eksklusif (exclusive economic zone), landas kontinen (continental shelf), pulau (island), dan batuan karang (rocks and reefs).

Objek-objek ini, lanjut Retno, penting untuk dipahami karena kewenangan untuk pelaksanaan reklamasi akan dipengaruhi oleh kewenangan yang melekat terkait objekobejk di atas.

Meskipun tidak menetapkan definisi khusus terhadap istilah reklamasi UNCLOS, terdapat sejumlah objek yang sejenis dengan reklamasi yang didefinisikan dalam UNCLOS, antara lain: artificial island, installation, dan structures.

"Objek-objek ini berlokasi di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan landas kontinen," imbuh dia.

Sementara itu, reklamasi menurut OECD adalah “perolehan tanah dari laut, rawa, atau perairan lainnya, dan pemulihan produktivitas/ penggunaan pada tanah yang telah terdegradasi oleh aktivitas manusia atau menjadi rusak karena fenomena alam”.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Reklamasi umumnya dilakukan di dalam perairan yang menjadi kedaulatan sebuah negara. Beberapa proyek reklamasi terkenal di dunia antara lain adalah Kansai Airport, Hong Kong Airport, dan Pulau Palm Dubai.

Ada juga kasus-kasus reklamasi yang memicu permasalahan dan konflik di tingkat internasional, antara lain reklamasi Pulau Tekong dan Pulau Ubin serta reklamasi di Laut Cina Selatan.

Sementara berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang dimaksud reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X