Tak Bersertifikat, 7,68 Juta Pekerja Konstruksi Terancam Kena Sanksi

Kompas.com - 14/02/2019, 16:30 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.

Aturan pengenaan sanksi itu diatur pada Pasal 99. Pada ayat (1) disebutkan, setiap tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifkat kompetensi kerja dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.

Sementara, penyeda atau pengguna jasa yang mempekerjakan tenaga kerja tak bersertifikat dapat dikenai sanksi administratif berupa denda administratif hingga penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi.

Oleh karena itu, Syarief menambahkan, pemerintah kini tengah fokus pada percepatan kualitas sumber daya manusia, termasuk program sertifikasi.

Pada tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan 212.000 tenaga kerja konstruksi dapat tersertifikasi.

Target ini cukup besar bila dibandingkan capaian tahun lalu yang hanya 80.000 tenaga kerja konstruksi tersertifikasi.

Untuk mencapai target itu, Kementerian PUPR akan bekerja sama dengan asosiasi konstruksi dan swasta untuk penyelenggaraan kegiatan sertifikasi.

Pasalnya, kegiatan sertifikasi ini juga berkaitan dengan kebutuhan anggaran yang cukup besar.

Menurut Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional, Ruslan Rivai, untuk satu kali kegiatan sertifikasi, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 750.000 per orang.

Bila diakumulasikan, maka kebutuhan anggaran untuk sertifikasi 7,684 juta tenaga kerja konstruksi mencapai Rp 5,763 triliun.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X