LPJK Targetkan 300.000 Tenaga Kerja Tersertifikasi Tahun Ini

Kompas.com - 14/02/2019, 15:30 WIB
Ilustrasi.www.shutterstock.com Ilustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak kurang dari 300.000 tenaga kerja konstruksi ditargetkan dapat mengantongi sertifikat keahlian pada tahun 2019.

Target yang dipatok melonjak hampir tiga kali lipat dari capaian sertifikasi tenaga kerja konstruksi pada tahun lalu.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarief Burhanuddin mengatakan, rata-rata sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang mampu dicapai pemerintah bekerja sama dengan asosiasi kontraktor hanya 40.000 per tahun.

"Tapi tahun lalu sudah 80.000 jadi sudah dua kali lipat dari 2017," kata Syarief dalam sebuah diskusi Kementerian PUPR, Kamis (14/2/2019).

Sejauh ini, dari sekitar 8,3 juta tenaga kerja konstruksi yang ada, baru 616.000 di antaranya yang telah mengantongi sertifikat keahlian. Artinya, baru sekitar 7,4 persen tenaga kerja konstruksi yang telah bersertifikat.

Baca juga: Mandiri Kucurkan Kredit Konstruksi Jalan Tol Rp 15,9 Triliun

Adapun yang berstatus tenaga ahli, tidak lebih dari 155.000 orang atau sekitar 27 persen dari total kebutuhan tenaga ahli bersertifikat yang dibutuhkan untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur.

"Kebutuhan tenaga ahli (bersertifikat) mencapai 700.000 orang. Itu untuk tenaga ahli saja," ungkap Syarief.

Pada tahun ini, Kementerian PUPR menargetkan dapat menggenjot jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat hingga mencapai 212.000 orang.

Dengan demikian, ditargetkan pada akhir tahun ini jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat paling tidak mencapai 828.000 orang.

"Kemarin waktu Presiden melakukan sertifikasi 10.000 (tenaga kerja) ternyata ada 12.000, dan Presiden minta 10 kali lipat dan lebih besar lagi Insya Allah sejuta," sebut Syarief.

Untuk mencapai target tersebut, Kementerian PUPR akan bekerja sama dengan asosiasi konstruksi dan pihak swasta untuk kegiatan sertifikasi tersebut.

Dengan begitu, pemerintah pun tidak terlalu terbebani dari sisi anggaran yang harus dialokasikan di dalam APBN maupun APBD.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional Ruslan Rivai menargetkan ada 300.000 sertifikat keahlian yang dapat dikeluarkan pada tahun ini.

Kendati demikian, jumlah tersebut tidak sepenuhnya merepresentasikan jumlah orang yang akan tersertifikasi.

"Misalnya di jalan, ada ahli jalan dan project management. Jadi ada dua memang (sertifikat untuk satu orang). Supaya apa, tadi supaya 4.0, bagaimana mengatur proyek dengan metode high technology," tuntas dia.




Close Ads X