SMF Bidik Pertumbuhan Bisnis 5-10 Persen

Kompas.com - 21/01/2019, 17:08 WIB
Direktur UTama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Ananta Wiyogo menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Bank Penyalur KPR FLPP, Kamis (17/1/2019). Dokumentasi PT SMF (Persero)Direktur UTama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Ananta Wiyogo menandatangani Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Bank Penyalur KPR FLPP, Kamis (17/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kendati 2019 diyakini merupakan tahun penuh tantangan, namun PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF optimistis dapat mencetak pertumbuhan bisnis antara 5 sampai 10 persen.

"Kami tidak akan terlalu agresif, melihat kondisi yang penuh tantangan. Pertumbuhan sekitar 5-10 persen," ujar Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Ananta merinci, pertumbuhan bisnis sebesar itu mencakup segmen revenue yang ditargetkan sedikit di atas Rp 1,3 triliun.

Kemudian segmen bisnis terkait sekuritisasi dari Rp 2 triliun menjadi Rp 2,2 triliun, dan penyaluran pinjaman dari Rp 9,6 triliun menjadi Rp 10 triliun.

Ada pun untuk segmen laba menjadi Rp 450 miliar dari sebelumnya Rp 411 miliar. Sedangkan realisasi laba tahun 2018 sudah melampaui target yakni Rp 430 miliar (unaudited).

Baca juga: Dirut SMF: Garap Pasar Milenial, Bunga Bank Harus Fixed

Guna merealisasikan target pertumbuhan tersebut, imbuh Ananta, SMF akan melakukan berbagai strategi. Di antaranya yang terkait misi perseroan yakni menyediakan pembiayaan sekunder jangka panjang untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

SMF akan terus mengakselerasi dan inisiasi beberapa produk atau program, yaitu program penurunan beban fiskal.

Ilustrasi rumah subsidi.KOMPAS.com / DANI PRABOWO Ilustrasi rumah subsidi.
Dalam program ini, SMF memberikan dukungan dengan membiayai porsi 25 persen pendanaan KPR FLPP sejak Agustus 2018.

Dengan demikian, Pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan, yang sebelumnya sebesar 90 persen.

Sepanjang Agustus-Desember 2018, SMF telah merealisasikan penyaluran dana KPR FLPP, kepada 28.932 debitur dengan total dana senilai Rp 948 miliar melalui 10 bank penyalur KPR FLPP.

Jumlah ini merupakan bagian dari realisasi Program FLPP 2018 sebesar Rp 5,896 triliun dengan 49.739 unit terbangun. 

Dengan adanya dukungan SMF, jumlah rumah yang akan dibiayai meningkat dari semula 60.000 unit menjadi 72.000 unit.

Hal tersebut memberikan dampak positif yaitu semakin banyak MBR yang memperoleh fasilitas KPR FLPP.

 

Wisatawan berfoto di Dermaga Parapat Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara, Minggu (4/11/2018). Menpar Arief Yahya menyatakan Danau Toba menjadi prioritas pertama pemerintah pusat sebagai Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN), bersama Labuan Bajo (NTT), Mandalika (Lombok), dan Borobudur (Jateng), yang diharapkan menjadi destinasi wisatawan internasional. ANTARA FOTO/Andika Wahyu/ANTARA FOTO/ANDIKA WAHYU Wisatawan berfoto di Dermaga Parapat Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara, Minggu (4/11/2018). Menpar Arief Yahya menyatakan Danau Toba menjadi prioritas pertama pemerintah pusat sebagai Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN), bersama Labuan Bajo (NTT), Mandalika (Lombok), dan Borobudur (Jateng), yang diharapkan menjadi destinasi wisatawan internasional. ANTARA FOTO/Andika Wahyu/
Program berikutnya yaitu Pembiayaan Homestay di destinasi wisata yang ditujukan untuk mendukung Kementerian Pariwisata.

Untuk tahap awal akan dibangun sekitar 305 homestay di empat destinasi wisata prioritas yakni Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan Danau Toba (Sumatera Utara).

SMF bekerja sama dengan BUMDes sebagai lembaga penyalur dan Pokdarwis (kelompok sadar wisata).

Baca juga: SMF Biayai 305 Homestay di Empat Destinasi Wisata Prioritas

Program ketiga, Program Pembangunan Rumah di Daerah Kumuh. SMF akan bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui program kota tanpa kumuh (Kotaku) untuk turut serta mengatasi daerah kumuh melalui renovasi/pembangunan rumah.

Pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Foto udara kawasan perhotelan di Senggigi, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, NTB, Kamis (8/11/2018). Pascagempa Lombok BPS Provinsi NTB merilis data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada bulan September 2018 mengalami kenaikan dibandingkan bulan Agustus 2018. TPK bulan September 2018 sebesar 34,85 persen sedangkan TPK hotel bintang bulan Agustus 2018 hanya sebesar 28,18 persen.ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI Foto udara kawasan perhotelan di Senggigi, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, NTB, Kamis (8/11/2018). Pascagempa Lombok BPS Provinsi NTB merilis data Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang pada bulan September 2018 mengalami kenaikan dibandingkan bulan Agustus 2018. TPK bulan September 2018 sebesar 34,85 persen sedangkan TPK hotel bintang bulan Agustus 2018 hanya sebesar 28,18 persen.
Ada pun program keempat yaitu, KPR SMF Pasca Bencana. Dalam program ini SMF akan membantu meringankan beban Pemerintah dalam merevitalisasi pemukiman masyarakat pasca bencana alam di Indonesia.

SMF akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (pemda) setempat, dan Perbankan untuk menyalurkan pembiayaan renovasi rumah-rumah masyarakat yang terdampak bencana.

Untuk tahap pertama, SMF menggandeng Bank NTB Syariah sebagai lembaga penyalur pembiayaan KPR paska bencana kepada 3.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) korban gempa bumi di Lombok.

"Keempat inisiatif ini menjadi program prioritas SMF tahun 2019 ini," tuntas Ananta.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X