SMF Bidik Pertumbuhan Bisnis 5-10 Persen

"Kami tidak akan terlalu agresif, melihat kondisi yang penuh tantangan. Pertumbuhan sekitar 5-10 persen," ujar Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, di Jakarta, Senin (21/1/2019).

Ananta merinci, pertumbuhan bisnis sebesar itu mencakup segmen revenue yang ditargetkan sedikit di atas Rp 1,3 triliun.

Kemudian segmen bisnis terkait sekuritisasi dari Rp 2 triliun menjadi Rp 2,2 triliun, dan penyaluran pinjaman dari Rp 9,6 triliun menjadi Rp 10 triliun.

Ada pun untuk segmen laba menjadi Rp 450 miliar dari sebelumnya Rp 411 miliar. Sedangkan realisasi laba tahun 2018 sudah melampaui target yakni Rp 430 miliar (unaudited).

Guna merealisasikan target pertumbuhan tersebut, imbuh Ananta, SMF akan melakukan berbagai strategi. Di antaranya yang terkait misi perseroan yakni menyediakan pembiayaan sekunder jangka panjang untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

SMF akan terus mengakselerasi dan inisiasi beberapa produk atau program, yaitu program penurunan beban fiskal.

Dengan demikian, Pemerintah hanya menyediakan 75 persen dari total pendanaan, yang sebelumnya sebesar 90 persen.

Sepanjang Agustus-Desember 2018, SMF telah merealisasikan penyaluran dana KPR FLPP, kepada 28.932 debitur dengan total dana senilai Rp 948 miliar melalui 10 bank penyalur KPR FLPP.

Jumlah ini merupakan bagian dari realisasi Program FLPP 2018 sebesar Rp 5,896 triliun dengan 49.739 unit terbangun. 

Dengan adanya dukungan SMF, jumlah rumah yang akan dibiayai meningkat dari semula 60.000 unit menjadi 72.000 unit.

Hal tersebut memberikan dampak positif yaitu semakin banyak MBR yang memperoleh fasilitas KPR FLPP.

Untuk tahap awal akan dibangun sekitar 305 homestay di empat destinasi wisata prioritas yakni Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan Danau Toba (Sumatera Utara).

SMF bekerja sama dengan BUMDes sebagai lembaga penyalur dan Pokdarwis (kelompok sadar wisata).

Program ketiga, Program Pembangunan Rumah di Daerah Kumuh. SMF akan bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui program kota tanpa kumuh (Kotaku) untuk turut serta mengatasi daerah kumuh melalui renovasi/pembangunan rumah.

Pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut nantinya akan bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

SMF akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (pemda) setempat, dan Perbankan untuk menyalurkan pembiayaan renovasi rumah-rumah masyarakat yang terdampak bencana.

Untuk tahap pertama, SMF menggandeng Bank NTB Syariah sebagai lembaga penyalur pembiayaan KPR paska bencana kepada 3.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) korban gempa bumi di Lombok.

"Keempat inisiatif ini menjadi program prioritas SMF tahun 2019 ini," tuntas Ananta.