JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dapat membiayai 171.800 unit rumah untuk ASN, TNI, dan Polri, pada tahun 2019.
Hal ini menyusul operasionalisasi BP Tapera dan ketetapan komisioner serta sejumlah deputinya yang diputuskan sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara mengungkapkan hal itu kepada Kompas.com, Kamis (17/1/2019).
Adang menuturkan, kendati belum beroperasi secara resmi, namun pihaknya sudah memiliki rencana dan simulasi pembiayaan rumah yang diharapkan dapat tersalurkan mulai Juli atau setelah tim kabinet pemerintahan baru terbentuk.
Baca juga: Sebelum Pencoblosan Pilpres, BP Tapera Dipastikan Beroperasi
"Untuk tahun pertama ini, kami targetkan 171.800 unit," kata Adang.
Jumlah ini terdiri dari 74.900 unit rumah melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR), 37.900 unit rumah pembangunan baru, dan 59.000 unit rumah perbaikan.
Adang menambahkan, hingga Desember 2018, dana Tapera yang terhimpun senilai Rp 10,2 triliun.
Sementara untuk tahun kedua operasional, BP Tapera diharapkan dapat menghimpun dana Rp 27 triliun.
Tapera adalah penyimpanan periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
Tujuannya menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.
Untuk tahap awal kepesertaan Tapera adalah aparatur sipil negara (ASN) yang sebelumnya menjadi anggota Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) yang telah dibubarkan pada 24 Maret 2018 sesuai amanat UU Tapera.
Peserta nantinya dapat menggunakan dana pemanfaatannya untuk pembiayaan pemilikan rumah, pembangunan rumah atau perbaikan rumah.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
Mungkin Anda melewatkan ini
