Tujuannya agar tersedia basis data seputar kuantitas, jenis, keberadaan, dan kepemilikan alat berat.
Data ini akan bermanfaat untuk meningkatkan rantai pasokan alat berat konstruksi nasional dan Informasi Supply-Demand MPK Utama.
Basuki pun meminta kepada para pemilik alat berat, pengguna jasa, penyedia jasa, perusahaan rental, dan kepemilikan perorangan untuk segera mendaftarkan alat beratnya.
Begitu pula jajaran kepala satuan kerja/PPK di PUPR diharapkan melakukan inputing data bill of quantity (BoQ) dan melakukan pemutakhiran data secara rutin.
“Saya mengharapkan ada kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak untuk mendorong terwujudnya pengembangan dan kemandirian industri konstruksi nasional yang berdaya saing,” imbuh Basuki.
Keterlibatan dari semua pihak ini bisa ditiru dari pengalaman negara-negara maju yang sukses dalam industri jasa konstruksi.
Bayangkan seorang anak Indonesia bercita-cita menjadi dokter tetapi hanya memiliki satu buku lusuh untuk belajar. Bersama Ekspedisi Kata ke Nyata Kompas.com, Anda bisa membantu mengubah kisah itu. Mari hadirkan akses literasi bagi anak-anak di berbagai pelosok Indonesia melalui donasi lewat tautan https://bit.ly/JagatLiterasi2026. Setiap kebaikan yang Anda berikan bukan hanya membuka jendela pengetahuan, tetapi juga membuka masa depan mereka.
Artikel ini telah masuk Arsip. Berlangganan untuk membacanya kembali kapan saja.