Industri Baja Nasional Dukung Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com – Optimalisasi penggunaan baja nasional secara berkelanjutan harus dimulai dari perencanaan pembangunan, pemeliharaan, hingga operasional infrastruktur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan hal itu dalam sambutannya pada peluncuran Katalog Produk Baja Ringan Konstruksi 2018 di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Pembangunan infrastruktur yang masif belakangan ini turut menggerakkan industri material konstruksi produksi dalam negeri.

Sebut saja beton pracetak, semen, pasir, dan baja, yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi tetap stabil di atas 5 persen.

Penggunaan baja akan dioptimalkan pada pembangunan infrastruktur layang seperti jalan tol layang (elevated) hingga jembatan gantung.

"Kemudian pembangunan jalan tol Yogya-Solo Elevated Toll 60 kilometer atau Bandung Intra Urban Toll Road bisa didesain menggunakan konstruksi baja," demikian penjelasan Basuki secara tertulis.

Dia menambahkan, material baja memiliki beberapa keunggulan dibandingkan beton, antara lain mudah dibentuk, konstruksi lebih ramping, dan pengerjaannya lebih cepat.

Harga baja pun saat ini mampu bersaing dengan material lainnya.

Peluncuran katalog produk baja ringan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR ini diharapkan mamu mendorong penggunaan baja produksi dalam negeri.

Selain itu, katalog ini bisa menjadi referensi dalam perencanaan, desain, pemilihan, serta pelaksanaan dalam menggunakan produk dan komponen baja ringan.

Sejumlah produsen yang tercantum dalam Katalog Produk Baja Ringan Konstruksi 2018 harus memiliki sertifikat ISO 9001:2008 sebagai standar sistem manajemen serta mempunyai izin pendirian, industri, dan operasional lainnya secara resmi dari pemerintah.

Peluncuran Si-MPK

Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (Si-MPK)

Dalam rangkaian acara peluncuran katalog produk baja ringan itu, diperkenalkan juga Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (Si-MPK).

Sistem ini bisa diakses melalui situs web mpk.binakonstruksi.pu.go.id yang terdiri dari beberapa fitur utama, misalnya data MPK utama seperti semen, beton pracetak-prategang, baja, aspal minyak, dan alat berat konstruksi.

Ada pula Sistem Registrasi Alat Berat Konstruksi, yang berguna untuk pengisian data alat berat di bagi para pemilik alat berat konstruksi.

Tujuannya agar tersedia basis data seputar kuantitas, jenis, keberadaan, dan kepemilikan alat berat.

Data ini akan bermanfaat untuk meningkatkan rantai pasokan alat berat konstruksi nasional dan Informasi Supply-Demand MPK Utama.

Basuki pun meminta kepada para pemilik alat berat, pengguna jasa, penyedia jasa, perusahaan rental, dan kepemilikan perorangan untuk segera mendaftarkan alat beratnya.

Begitu pula jajaran kepala satuan kerja/PPK di PUPR diharapkan melakukan inputing data bill of quantity (BoQ) dan melakukan pemutakhiran data secara rutin.

“Saya mengharapkan ada kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak untuk mendorong terwujudnya pengembangan dan kemandirian industri konstruksi nasional yang berdaya saing,” imbuh Basuki.

Keterlibatan dari semua pihak ini bisa ditiru dari pengalaman negara-negara maju yang sukses dalam industri jasa konstruksi.