Rampungkan Jalan Perbatasan Kaltim-Kaltara, Butuh Rp 1,1 Triliun

MALINAU, KOMPAS.com - Tak dimungkiri, kondisi infrastruktur konektivitas yang memadai dapat memicu pertumbuhan sebuah kawasan. Hal ini bisa dilihat dari mobilitas manusia, barang, dan jasa, yang lebih aktif.

Kabupaten Malinau di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan contoh ideal betapa infrastruktur dapat mengubah aktivitas sehari-hari warganya.

Dengan luas 42.620 kilometer persegi atau lebih dari separuh dari total 72.000 kilometer persegi area Kaltara, Malinau terlalu strategis untuk hanya dijangkau oleh infrastruktur konektivitas seadanya.

Baca juga: Rabu Ini, Ekspedisi Trans-Kalimantan Dimulai

Meminjam istilah Bupati Malinau Yansen Tipa Padan, membangun Malinau sama halnya membangun Kaltara.

"Posisinya strategis. Untuk menjangkau kawasan perbatasan di Nunukan dari Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur (Kaltim), misalnya, harus melintasi Malinau. Demikian halnya dari Kutai Barat ke Mahakam Hulu, juga harus melewati Malinau," tutur Yansen menjawab Kompas.com, Rabu (5/8/2018).

Mudah dimafhumi jika Yansen, dan warga Malinau lainnya mengharapkan pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas terutama menyangkut kelancaran transportasi dan jalur distribusi logistik di wilayah pinggiran dan akses menuju perbatasan.

Yansen menggambarkan, kondisi jalan paralel perbatasan Indonesia-Malaysia di Kaltara sangat bagus, sehingga memicu pergerakan ekonomi tumbuh positif.

Namun, dampak lebih besar terasa di wilayah terkait dan Malaysia. Padahal, potensi terbesar ada di wilayah Indonesia terutama kantong-kantong yang memproduksi hasil bumi, barang, dan jasa lainnya, namun belum bisa dijangkau lewat darat.

"Saya ingin banyak orang Malaysia yang datang ke Indonesia untuk bertransaksi bukan sebaliknya orang-orang kita yang ke sana," kata Yansen.

Selama ini, tambah dia, banyak hasil komoditas dengan kualitas tinggi dari Kaltara dibawa ke Malaysia seperti beras, minyak, dan garam.

Hal ini memicu transaksi ekonomi yang tidak seimbang. Bayangkan saja, pedagang dari Surabaya, Makassar, atau wilayah lainnya justru membeli beras dan garam di wilayah perbatasan Malaysia. 

"Padahal itu semua kami punya, kami yang memproduksi. Namun karena terkendala jalan dan akses ke perbatasan yang belum memadai, aktivitas dari kantong produksi ke kota-kota lainnya menjadi terhambat," ungkap Yansen.

Menurut dia, masih banyak wilayah yang hanya bisa dilintasi melalui udara. Sebut saja Kecamatan Krayan, Pujungan, Kayan Hulu, Kayan Hilir, Long Phangai, dan Long Apari.

Karena itu, dia mengharapkan program pemerintah membangun dari pinggiran betul-betul dilaksanakan.  Jika itu terwujud, cukup lima tahun Malinau akan menjadi kawasan penting yang memengaruhi Kaltara keseluruhan.

Saat ini, pemerintah melalui Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menggenjot pembangunan akses perbatasan dan jalan paralel perbatasan di Kaltara dan Kaltim.