Kejar Tayang, Nyawa Melayang

Persidangan tersebut terkait kasus rubuhnya dermaga Terminal 2E Aéroports de Paris (ADP) yang terjadi pada 2004 yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan tujuh orang luka-luka. Empat perusahaan Perancis termasuk pihak ADP diseret ke pengadilan.

Hakim investigasi menilai ADP tidak menghormati prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan, yang pada akhirya berakibat fatal di kemudian hari.

Pertanyaannya sekarang, beranikah pemerintah mengambil langkah lebih tegas terhadap penyedia jasa konstruksi?

Sejauh ini baru sanksi teguran yang diberikan pemerintah kepada kontraktor yang terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya. Meskipun kontraktor tersebut, seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk, misalnya, telah berulang kali melakukan kesalahan.

Baca juga : Drama di Jalan Pattimura

"Kalau yang proyek jalan tol, saya sudah berikan sanksi. (Mulai dari) teguran dan lain-lain untuk memperbaiki buat yang di jalan-jalan tolnya," kata Direktur Jenderal Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto di kantornya, Kamis (8/2/2018).

Padahal, pemerintah memiliki instrumen yang lebih tegas yang diatur di dalam Pasal 96 huruf f UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yaitu terkait pencabutan izin. Namun instrumen itu tidak kunjung ditegakkan.

SURYA/GALIH LINTARTIKA Dua orang korban terluka berat akibat kecelakaan di Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro), Sugiono dan Nurdin, menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Purut, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Selain itu, ada seorang korban tewas bernama Heri Isnandar.

"Ini merupakan fenomena gunung es. Bisa jadi passive factor, yang dalam hal ini pihak manajemen total (penyedia) jasa konstruksi adalah akar permasalahannya. Bukan sekadar active factor atau front liners yaitu pekerja atau teknologi," kata Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia Harun al-Rasyid Lubis.

Lantas, kapan pemerintah bakal mengubah sikap menjadi lebih tegas? Apakah kembali menunggu nyawa-nyawa lain melayang?