Nekat Batalkan Sertifikat HGB Reklamasi, Pemprov DKI Bisa Digugat

Kompas.com - 12/01/2018, 15:00 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti — Permohonan pembatalan sertifikat hak guna bangunan (HGB) pulau reklamasi dapat berbuntut panjang apabila Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) menyetujuinya. Dampak itu terutama akan dirasakan Pemprov DKI Jakarta selaku pemohon.

"Jadi dampaknya itu akan besar, akan bisa dituntutlah. Pemda DKI kalau dituntut gimana?" kata pakar hukum pertanahan Universitas Indonesia, Arie S Hutagalung, kepada KompasProperti, Jumat (12/1/2018).

Baca juga: Permohonan Anies Ditolak, Pakar Anggap Menteri ATR Paham Aturan HGB

Sebelum sertifikat HGB diserahkan Pemprov DKI, ada beragam proses perizinan yang telah dipenuhi pengembang selaku investor.

Belum lagi, kata Arie, sejumlah kontribusi yang harus dibayar pengembang setiap tahun yang memang diatur di dalam perjanjian sebelum penyerahan sertifikat itu.

"Dia (pengembang) harus bayar initial working fund, dia harus bayar kontribusi tiap tahun, itu diperjanjikan hak-hak itu. Itu sudah diperjanjikan. Kalau sudah diperjanjikan, itu bisa digugat dan itu semua," kata Arie.

Baca juga: Tolak Anies, Sofyan: Sertifikat Pulau Reklamasi Tak Bisa Dibatalkan

Meskipun pemerintahan Pemprov DKI telah bergulir, ia mengingatkan, agar kepala daerah saat ini tidak sewenang-wenang dalam mengubah kebijakan.

Pasalnya, perjanjian kerja sama yang telah disepakati dibuat atas nama Pemprov DKI sebagai lembaga, bukan perorangan kepala daerah.

"Pemda DKI kan bukan Sutiyoso, bukan Fauzi Bowo, bukan Ahok, dan bukan Anies. Ini kan lembaga," ujar Arie.

Baca juga: Sertifikat HGB Pulau Reklamasi Bisa Dibatalkan, Asalkan...

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil menegaskan tidak bisa membatalkan setiap sertifikat yang sudah dikeluarkan. Sertifikat ini termasuk juga Pulau D yang menjadi bagian dari pengembangan pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Tidak dipenuhinya permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran sertifikat HGB pulau reklamasi telah dikeluarkan atas nama pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jasa Marga 'Spin-off' Divisi Regional Trans-Jawa ke Anak Usaha

Jasa Marga "Spin-off" Divisi Regional Trans-Jawa ke Anak Usaha

Berita
Kembalinya Ekspatriat ke Jakarta, Picu Kenaikan Okupansi Apartemen Servis

Kembalinya Ekspatriat ke Jakarta, Picu Kenaikan Okupansi Apartemen Servis

Apartemen
Berkunjung ke Bekasi, Menteri Hadi Minta Kantor Pertanahan Buka Tiap Hari dan Jamin Tak Ada Pungli

Berkunjung ke Bekasi, Menteri Hadi Minta Kantor Pertanahan Buka Tiap Hari dan Jamin Tak Ada Pungli

Berita
Tahun 2019 Kerap Dijadikan Patokan, Namun Okupansi Hotel Justru Anjlok 25 Persen

Tahun 2019 Kerap Dijadikan Patokan, Namun Okupansi Hotel Justru Anjlok 25 Persen

Hotel
Tol Serpong-Balaraja Tuntas Jalani Uji Laik Fungsi dan Uji Laik Operasi

Tol Serpong-Balaraja Tuntas Jalani Uji Laik Fungsi dan Uji Laik Operasi

Berita
Bertolak ke Nias, Jokowi Tinjau Infrastruktur Jembatan dan Jalan Nasional

Bertolak ke Nias, Jokowi Tinjau Infrastruktur Jembatan dan Jalan Nasional

Berita
[POPULER PROPERTI] Segini Jatah KPR Subsidi yang Diguyur Pemerintah Tahun 2022

[POPULER PROPERTI] Segini Jatah KPR Subsidi yang Diguyur Pemerintah Tahun 2022

Berita
YCH dan Pelindo Berkolaborasi Hadirkan Smart Growth Connect di Indonesia

YCH dan Pelindo Berkolaborasi Hadirkan Smart Growth Connect di Indonesia

Berita
Gaet Inggris, Indonesia Kembangkan Transportasi Rendah Karbon, Ini Daftarnya

Gaet Inggris, Indonesia Kembangkan Transportasi Rendah Karbon, Ini Daftarnya

Berita
Resmi! China Investasi Rp 44,8 Triliun ke Dana Kekayaan Indonesia

Resmi! China Investasi Rp 44,8 Triliun ke Dana Kekayaan Indonesia

Berita
Per 4 Juli, Realisasi FLPP Rp 11,27 Triliun Biayai Lebih dari 100.000 Rumah

Per 4 Juli, Realisasi FLPP Rp 11,27 Triliun Biayai Lebih dari 100.000 Rumah

Berita
Hotel di Las Vegas Sediakan Layanan VR Konten Dewasa Bagi Tamu

Hotel di Las Vegas Sediakan Layanan VR Konten Dewasa Bagi Tamu

Hotel
Lewati Target, Dana KPR FLPP Semester I Cair Rp 11,06 Triliun

Lewati Target, Dana KPR FLPP Semester I Cair Rp 11,06 Triliun

Hunian
Milenial 26-30 Tahun Paling Banyak Terima Bantuan Subsidi Rumah FLPP

Milenial 26-30 Tahun Paling Banyak Terima Bantuan Subsidi Rumah FLPP

Hunian
Bisnis Residensial Diprediksi Moncer di Sekitar Tol Yogyakarta-Solo-Kulonprogo

Bisnis Residensial Diprediksi Moncer di Sekitar Tol Yogyakarta-Solo-Kulonprogo

Hunian
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.