Menjual Apartemen Sebelum Ada Izin, Dianggap Lumrah

Kompas.com - 11/09/2017, 09:07 WIB
Ilustrasi. www.shutterstock.comIlustrasi.
|
EditorHilda B Alexander

Hal ini dimungkinkan karena dalam proses mengurus perizinan, khususnya di wilayah DKI Jakarta, banyak tahap yang harus dilalui sebelum sampai ke IMB, dan memakan waktu lama.

"Ada yang namanya izin pondasi (IP) menyeluruh yang memungkinkan pengembang membangun keseluruhan bangunan sebelum keluarnya IMB definitif," tukas Arta.

Mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No 129 Tahun 2017, tercantum 8 tahap untuk mendapatkan IMB Definitif.

Ke-8 tahap tersebut dimulai dari izin lokasi, keterangan rencana kota (KRK) dari badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), pertimbangan teknis Badan Pertanahan Nasional (BPN), kajian Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan izin lingkungan.

Kemudian Izin Peruntukan dan Pemanfaatan Ruang (IPPR), KRK Definitif, Pengesahan Tim Ahli Bangunan gedung (TABG), Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IIPAL), TABG Struktur-Geoteknik dan TABG Mekanik-Elektrik, Izin Pondasi dan IMB Definitif.

Jika seluruh dokumen lengkap dan seluruhnya terpenuhi, proses perizinan tersebut membutuhkan waktu sekitar enam bulan.

Langgar UU

Kendati demikian, Komisioner Ombudsman Alamsyah Siregar menilai praktik pemasaran sebelum mengantongi IMB yang dilakukan Lippo atas Meikarta adalah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Meskipun menurut Direktur Informasi Publik Meikarta Danang Kemayan Jati, studi Analisis mengenai dampak Lingkungan (Amdal) sebagai rekomendasi utama terbitnya IMB masih dalam proses.

"Mengacu pada UU Rusun, promosi baru boleh dilakukan jika proyek yang dipasarkan telah mengantongi izin," kata Alamsyah dalam diskusi terbuka Ombudsman dan Lippo Group, di Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Baca: Disebut Ombudsman Langgar UU, Lippo Beralasan Izin dalam Proses

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 42 ayat (2), yaitu pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki kepastian peruntukan ruang, hak atas tanah, status penguasaan rusun, dan jaminan atas pembangunan rusun.

 

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X