Menjual Apartemen Sebelum Ada Izin, Dianggap Lumrah

JAKARTA, KompasProperti - Pemasaran atau penjualan proyek-proyek properti khususnya apartemen yang dilakukan para pengembang sebelum izin mendirikan bangunan (IMB) diterbitkan, merupakan praktik lumrah yang sudah berlangsung sekian lama.

Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman mengakui apa yang dilakukan Lippo Group atas mega proyek Meikarta, juga dilakukan pengembang lainnya.

Baca: Meikarta Disebut Tak Berizin, Ini Kata Lippo

Menurut Amran, sebelum terbit IMB, pengembang sudah bisa menjual atau memasarkan proyeknya.

"Pengembang bisa saja sudah mendapatkan izin prinsip, izin pondasi dan izin struktur yang diterbitkan secara sah oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. Jika sudah mendapatkan izin prinsip, pengembang sudah bisa jualan," tutur Amran kepada KompasProperti, Minggu (10/9/2017).

Dia menegaskan, izin prinsip yang telah dikantongi adalah modal bagi pengembang untuk melakukan aktifitas pemasaran, dan aktifitas pra-konstruksi lainnya.

Pasalnya, sebelum IMB, Pemda sudah mengeluarkan izin-izin resmi lainnya yang mendahului IMB.

Baca: Karena Meikarta, Peluncuran Proyek Kompetitor Ditunda

"Izin pondasi dan struktur sudah cukup uuntuk memulai pembangunan," tambah Amran.

Direktur PT Ciputra development Tbk Artadinata Djangkar mengatakan hal senada. Menurut dia, praktik menjual properti sebelum mengantongi IMB lazim terjadi.

Hal ini dimungkinkan karena dalam proses mengurus perizinan, khususnya di wilayah DKI Jakarta, banyak tahap yang harus dilalui sebelum sampai ke IMB, dan memakan waktu lama.

"Ada yang namanya izin pondasi (IP) menyeluruh yang memungkinkan pengembang membangun keseluruhan bangunan sebelum keluarnya IMB definitif," tukas Arta.

Mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta No 129 Tahun 2017, tercantum 8 tahap untuk mendapatkan IMB Definitif.

Ke-8 tahap tersebut dimulai dari izin lokasi, keterangan rencana kota (KRK) dari badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), pertimbangan teknis Badan Pertanahan Nasional (BPN), kajian Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan izin lingkungan.

Kemudian Izin Peruntukan dan Pemanfaatan Ruang (IPPR), KRK Definitif, Pengesahan Tim Ahli Bangunan gedung (TABG), Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IIPAL), TABG Struktur-Geoteknik dan TABG Mekanik-Elektrik, Izin Pondasi dan IMB Definitif.

Jika seluruh dokumen lengkap dan seluruhnya terpenuhi, proses perizinan tersebut membutuhkan waktu sekitar enam bulan.

Langgar UU

Kendati demikian, Komisioner Ombudsman Alamsyah Siregar menilai praktik pemasaran sebelum mengantongi IMB yang dilakukan Lippo atas Meikarta adalah melanggar Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Meskipun menurut Direktur Informasi Publik Meikarta Danang Kemayan Jati, studi Analisis mengenai dampak Lingkungan (Amdal) sebagai rekomendasi utama terbitnya IMB masih dalam proses.

"Mengacu pada UU Rusun, promosi baru boleh dilakukan jika proyek yang dipasarkan telah mengantongi izin," kata Alamsyah dalam diskusi terbuka Ombudsman dan Lippo Group, di Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Baca: Disebut Ombudsman Langgar UU, Lippo Beralasan Izin dalam Proses

Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 42 ayat (2), yaitu pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki kepastian peruntukan ruang, hak atas tanah, status penguasaan rusun, dan jaminan atas pembangunan rusun.