DP 1 Persen di Tengah Polemik Program Anies-Sandi

ThinkstockIlustrasi

EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Program uang muka atau down payment (DP) 0 Persen yang digulirkan pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017 versi hitung cepat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, masih ramai diperbincangkan.

Program ini mengundang polemik karena dinilai banyak celah, dan tidak mungkin dilaksanakanan. Selain itu, DP 0 Persen juga dianggap tidak mendidik.

Tak kurang Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 Sutiyoso menyatakan tidak setuju dengan program tersebut.

Menurutnya, jika program tersebut tetap dilaksanakan, masyarakat DKI Jakarta tidak terdidik dengan baik.

"Gratis-gratis itu saya nggak setuju, nggak mendidik. Justru yang penting itu membuatnya terjangkau," kata Sutiyoso.

Baca: Sutiyoso: Program DP 0 Persen Tidak Mendidik

Senada dengan Sutiyoso, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (apersi) Anton R Santosa tak yakin Program DP 0 Persen bisa berjalan.

www.shutterstock.com Ilustrasi.

Pasalnya, di dalam program tersebut banyak biaya yang harus disubsidi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tentu saja, itu bakal memberatkan APBD DKI Jakarta.

"Secara prinsip sangat tidak memungkinkan. Karena, dalam program itu ada biaya notaris, biaya bank, provisi, dan lain-lain. Nah, itu saja harus disubsidi oleh pemerintah. Padahal itu untuk kepentingan akta jual beli," jelas Anton kepada KompasProperti, Sabtu (22/4/2017).

Selain itu, Anton juga mempertanyakan anggaran untuk menalangi subsidi rumah tersebut lantaran DP-nya sebesar Rp 52,5 juta untuk rumah susun (rusun) seharga Rp 350 juta.

Baca: Pengembang Tak Yakin Program DP 0 Persen Bisa Berjalan

Sementara, banyak pembaca Kompas.com mempertanyakan kelompok sasaran Program DP 0 Persen yang menurut Anies-Sandi dalam situs jakartamajubersama.com adalah berpenghasilan maksimal Rp 7 juta.

Halaman Selanjutnya