JAKARTA, KompasProperti - Program uang muka atau down payment (DP) 0 Persen yang digulirkan pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017 versi hitung cepat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, masih ramai diperbincangkan.
Program ini mengundang polemik karena dinilai banyak celah, dan tidak mungkin dilaksanakanan. Selain itu, DP 0 Persen juga dianggap tidak mendidik.
Tak kurang Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 Sutiyoso menyatakan tidak setuju dengan program tersebut.
Menurutnya, jika program tersebut tetap dilaksanakan, masyarakat DKI Jakarta tidak terdidik dengan baik.
"Gratis-gratis itu saya nggak setuju, nggak mendidik. Justru yang penting itu membuatnya terjangkau," kata Sutiyoso.
Baca: Sutiyoso: Program DP 0 Persen Tidak Mendidik
Senada dengan Sutiyoso, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (apersi) Anton R Santosa tak yakin Program DP 0 Persen bisa berjalan.
Ilustrasi."Secara prinsip sangat tidak memungkinkan. Karena, dalam program itu ada biaya notaris, biaya bank, provisi, dan lain-lain. Nah, itu saja harus disubsidi oleh pemerintah. Padahal itu untuk kepentingan akta jual beli," jelas Anton kepada KompasProperti, Sabtu (22/4/2017).
Selain itu, Anton juga mempertanyakan anggaran untuk menalangi subsidi rumah tersebut lantaran DP-nya sebesar Rp 52,5 juta untuk rumah susun (rusun) seharga Rp 350 juta.
Baca: Pengembang Tak Yakin Program DP 0 Persen Bisa Berjalan
Sementara, banyak pembaca Kompas.com mempertanyakan kelompok sasaran Program DP 0 Persen yang menurut Anies-Sandi dalam situs jakartamajubersama.com adalah berpenghasilan maksimal Rp 7 juta.
