JAKARTA, KompasProperti - Program uang muka atau down payment (DP) 0 Persen yang digulirkan pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017 versi hitung cepat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, masih ramai diperbincangkan.
Program ini mengundang polemik karena dinilai banyak celah, dan tidak mungkin dilaksanakanan. Selain itu, DP 0 Persen juga dianggap tidak mendidik.
Tak kurang Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 Sutiyoso menyatakan tidak setuju dengan program tersebut.
Menurutnya, jika program tersebut tetap dilaksanakan, masyarakat DKI Jakarta tidak terdidik dengan baik.
"Gratis-gratis itu saya nggak setuju, nggak mendidik. Justru yang penting itu membuatnya terjangkau," kata Sutiyoso.
Baca: Sutiyoso: Program DP 0 Persen Tidak Mendidik
Senada dengan Sutiyoso, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (apersi) Anton R Santosa tak yakin Program DP 0 Persen bisa berjalan.
"Secara prinsip sangat tidak memungkinkan. Karena, dalam program itu ada biaya notaris, biaya bank, provisi, dan lain-lain. Nah, itu saja harus disubsidi oleh pemerintah. Padahal itu untuk kepentingan akta jual beli," jelas Anton kepada KompasProperti, Sabtu (22/4/2017).
Selain itu, Anton juga mempertanyakan anggaran untuk menalangi subsidi rumah tersebut lantaran DP-nya sebesar Rp 52,5 juta untuk rumah susun (rusun) seharga Rp 350 juta.
Baca: Pengembang Tak Yakin Program DP 0 Persen Bisa Berjalan
Sementara, banyak pembaca Kompas.com mempertanyakan kelompok sasaran Program DP 0 Persen yang menurut Anies-Sandi dalam situs jakartamajubersama.com adalah berpenghasilan maksimal Rp 7 juta.
Dengan demikian kelompom sasaran ini bisa mengakses cicilan Rp 2,3 juta per bulan, setelah terlebih dulu menabung selama enam bulan berturut-turut sebesar Rp 2,3 juta per bulan sebagai pengganti DP.
Dalam kolom komentar artikel Cicilan Per Bulan DP 0 Persen Menurut Kalkulator Syariah Nina Sepriana mengatakan, "kami yg pegawai negri aja cicilan 1jutaan perbulan aj msh kembang kempes..itu rumah buat cicilan orang miskin apa nyindir orang miskin".
Mereka bisa mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Mikro yang diluncurkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Bank pelat merah ini telah merilis KPR Mikro pada 24 Februari 2017 lalu.
Produk ini merupakan fasilitas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama pekerja di sektor informal yang jumlahnya diprediksi mencapai 6,5 juta orang.
Dilansir dari situs BTN, produk ini membidik keluarga atau individu yang memiliki penghasilan rata-rata Rp 1,8 juta hingga Rp 2,8 Juta per bulan.
“Dengan KPR Mikro, Bank BTN membuka ruang bagi masyarakat yang lebih luas dalam memperoleh akses pembiayaan perumahan,” ujar Direktur Utama Bank BTN, Maryono saat meresmikan peluncuran KPR Mikro di Wisma Perdamaian, Semarang, Jawa Tengah.
Menurut Maryono, masyarakat ini merupakan segmen yang paling membutuhkan akses pembiayaan rumah.
Pasalnya, mereka tidak masuk dalam kategori penerima KPR Subsidi baik dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan juga Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang dikucurkan pemerintah.
Dalam peluncuran produk KPR BTN Mikro, Bank BTN menawarkan promo bunga sebesar 7,99 persen per tahun (fixed).
Selain bunga kredit yang rendah, angsuran pun dibuat dengan skema yang ringan, misalnya dibayar mingguan, atau harian.
KPR BTN Mikro dapat dipergunakan untuk pembelian rumah baru atau sekunder, pembelian kavling, pembangunan rumah di atas lahan yang sudah dimiliki, serta perbaikan atau renovasi rumah.
Untuk pembelian rumah pertama, Bank BTN menerapkan uang muka sebesar 1 persen.
Sementara untuk renovasi rumah atau pembangunan rumah, uang muka diwajibkan minimal 1 persen.
Uang muka tersebut, bisa digunakan untuk mencairkan KPR Mikro, dengan plafon atau nilai maksimal Rp 75 juta.
Kemudian, jangka waktu kredit bisa sampai dengan 10 tahun. Selama menggunakan produk KPR BTN Mikro, nasabah pun mendapatkan asuransi dari kredit properti yang diajukan.
Adapun, target penyaluran KPR Mikro tahun ini sebesar Rp 150 miliar.
Untuk tahap awal peluncuran KPR Mikro, debitur yang disasar oleh Bank BTN adalah pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Mie Bakso (APMISO).
Selain pedagang makanan, Bank BTN juga menyasar nelayan, petani, pengrajin, dan pekerja di sektor informal.
“Yang penting, mereka tergabung dalam komunitas pedagang atau koperasi serta merupakan binaan Kementerian Koperasi dan UKM dengan penilaian baik,” tutur Maryono.
Untuk itu, Bank BTN juga mensyaratkan para debitur yang mengajukan permohonan KPR BTN Mikro harus terlebih dahulu memiliki tabungan di Bank BTN dengan rata-rata usia tabungan yakni selama minimal 3 bulan dan nominal setara cicilan bulanan kredit mereka.
Produk tabungan yang ditawarkan Bank BTN pun disesuaikan dengan kemampuan debitur, yaitu Tabungan Cermat.
Tabungan yang dirilis sejak 2015 lalu tersebut, menggratiskan biaya administrasi dengan setoran minimal Rp10.000.
“Dengan KPR Mikro, jumlah pemegang Tabungan Cermat pun diharapkan bisa meningkat sehingga program inklusi keuangan bisa semakin pesat sesuai arahan OJK,” jelas Maryono.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.