DP 1 Persen di Tengah Polemik Program Anies-Sandi

Kompas.com - 24/04/2017, 14:38 WIB
Ilustrasi ThinkstockIlustrasi
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Program uang muka atau down payment (DP) 0 Persen yang digulirkan pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017 versi hitung cepat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, masih ramai diperbincangkan.

Program ini mengundang polemik karena dinilai banyak celah, dan tidak mungkin dilaksanakanan. Selain itu, DP 0 Persen juga dianggap tidak mendidik.

Tak kurang Mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007 Sutiyoso menyatakan tidak setuju dengan program tersebut.

Menurutnya, jika program tersebut tetap dilaksanakan, masyarakat DKI Jakarta tidak terdidik dengan baik.

"Gratis-gratis itu saya nggak setuju, nggak mendidik. Justru yang penting itu membuatnya terjangkau," kata Sutiyoso.

Baca: Sutiyoso: Program DP 0 Persen Tidak Mendidik

Senada dengan Sutiyoso, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (apersi) Anton R Santosa tak yakin Program DP 0 Persen bisa berjalan.

 

www.shutterstock.com Ilustrasi.
Pasalnya, di dalam program tersebut banyak biaya yang harus disubsidi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Tentu saja, itu bakal memberatkan APBD DKI Jakarta.

"Secara prinsip sangat tidak memungkinkan. Karena, dalam program itu ada biaya notaris, biaya bank, provisi, dan lain-lain. Nah, itu saja harus disubsidi oleh pemerintah. Padahal itu untuk kepentingan akta jual beli," jelas Anton kepada KompasProperti, Sabtu (22/4/2017).

Selain itu, Anton juga mempertanyakan anggaran untuk menalangi subsidi rumah tersebut lantaran DP-nya sebesar Rp 52,5 juta untuk rumah susun (rusun) seharga Rp 350 juta.

Baca: Pengembang Tak Yakin Program DP 0 Persen Bisa Berjalan

Sementara, banyak pembaca Kompas.com mempertanyakan kelompok sasaran Program DP 0 Persen yang menurut Anies-Sandi dalam situs jakartamajubersama.com adalah berpenghasilan maksimal Rp 7 juta.

Dengan demikian kelompom sasaran ini bisa mengakses cicilan Rp 2,3 juta per bulan, setelah terlebih dulu menabung selama enam bulan berturut-turut sebesar Rp 2,3 juta per bulan sebagai pengganti DP.

Dalam kolom komentar artikel Cicilan Per Bulan DP 0 Persen Menurut Kalkulator Syariah Nina Sepriana mengatakan, "kami yg pegawai negri aja cicilan 1jutaan perbulan aj msh kembang kempes..itu rumah buat cicilan orang miskin apa nyindir orang miskin".

M Latief/KOMPAS.com Ilustrasi.
Nina dan sejumlah warga lainnya yang berpenghasilan di bawah Rp 7 juta per bulan yang bukan sasaran kelompok Program DP 0 Persen, sebetulnya tidak perlu khawatir.

Mereka bisa mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Mikro yang diluncurkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Bank pelat merah ini telah merilis KPR Mikro pada 24 Februari 2017 lalu.

Produk ini merupakan fasilitas pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terutama  pekerja di sektor informal yang jumlahnya diprediksi mencapai 6,5 juta orang.

Dilansir dari situs BTN, produk ini membidik keluarga atau individu yang memiliki penghasilan rata-rata Rp 1,8 juta hingga Rp 2,8 Juta per bulan.

“Dengan KPR Mikro, Bank BTN membuka ruang bagi masyarakat yang lebih luas dalam memperoleh akses pembiayaan perumahan,” ujar Direktur Utama Bank BTN, Maryono saat meresmikan peluncuran KPR Mikro di Wisma Perdamaian, Semarang, Jawa Tengah.

Menurut Maryono, masyarakat ini merupakan segmen yang paling membutuhkan akses pembiayaan rumah.

Pasalnya, mereka tidak masuk dalam kategori penerima KPR Subsidi baik dalam skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan juga Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang dikucurkan pemerintah.

Dalam peluncuran produk KPR BTN Mikro, Bank BTN menawarkan promo bunga sebesar 7,99 persen per tahun (fixed).

Selain bunga kredit yang rendah, angsuran pun dibuat dengan skema yang ringan, misalnya dibayar mingguan, atau harian.

www.shutterstock.com Ilustrasi pembangunan rumah
Selain angsuran yang ramah kantong, KPR BTN Mikro juga memberikan besaran uang muka ringan, tergantung pada kegunaan.

DP 1 Persen

KPR BTN Mikro dapat dipergunakan untuk pembelian rumah baru atau sekunder, pembelian kavling, pembangunan rumah di atas lahan yang sudah dimiliki, serta perbaikan atau renovasi rumah.

Untuk pembelian rumah pertama, Bank BTN menerapkan uang muka sebesar 1 persen.

Sementara untuk renovasi rumah atau pembangunan rumah, uang muka diwajibkan minimal 1 persen.

Uang muka tersebut, bisa digunakan untuk mencairkan KPR Mikro, dengan plafon atau nilai maksimal Rp 75 juta.

www.shutterstock.com Ilustrasi.
Pembiayaan mikro ini juga bisa diberikan secara  berulang (repetitive) atau bergulir (revolving).

Kemudian, jangka waktu kredit bisa sampai dengan 10 tahun. Selama  menggunakan produk KPR BTN Mikro, nasabah pun mendapatkan asuransi dari kredit properti yang diajukan.

Adapun, target penyaluran KPR Mikro tahun ini sebesar Rp 150 miliar.

Untuk tahap awal peluncuran KPR Mikro, debitur yang disasar oleh Bank BTN adalah pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Mie Bakso (APMISO).

Selain pedagang makanan, Bank BTN juga menyasar nelayan, petani, pengrajin, dan pekerja di sektor informal.

“Yang penting, mereka tergabung dalam komunitas pedagang atau koperasi serta merupakan binaan Kementerian Koperasi dan UKM dengan penilaian baik,” tutur Maryono.

www.shutterstock.com Ilustrasi.
Selain menjadi anggota dalam komunitas usaha atau koperasi, syarat lainnya untuk menjadi debitur KPR Mikro adalah menjalani usahanya minimal 1 tahun serta mendapat rekomendasi dari komunitas dan koperasi yang memayunginya.

Untuk itu, Bank BTN juga mensyaratkan para debitur yang mengajukan permohonan KPR BTN Mikro harus terlebih dahulu memiliki tabungan di Bank BTN dengan rata-rata usia tabungan yakni selama minimal 3 bulan dan nominal setara cicilan bulanan kredit mereka.

Produk tabungan yang ditawarkan Bank BTN pun disesuaikan dengan kemampuan debitur, yaitu Tabungan Cermat.

Tabungan yang dirilis sejak 2015 lalu tersebut, menggratiskan biaya administrasi dengan setoran minimal Rp10.000.

“Dengan KPR Mikro, jumlah pemegang Tabungan Cermat pun diharapkan bisa meningkat sehingga program inklusi keuangan bisa semakin pesat sesuai arahan OJK,” jelas Maryono.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X