Ini Janji Anies-Sandi di Sektor Perumahan

Satu hal yang perlu masyarakat DKI Jakarta perhatikan adalah target Anies-Sandi dalam pemenuhan rumah dalam program DP 0 Rupiah.

Saat ini, berdasarkan data Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR, backlog atau kekurangan rumah di Jakarta mencapai 1,3 juta unit (rumah tangga).

Itu artinya, jika dipukul rata DP rumah adalah Rp 52 juta seperti disebut Anies, maka alokasi APBD yang harus digelontorkan Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 67,6 triliun.

Sebagai informasi, APBD Pemprov DKI Jakarta pada 2017 yang telah disahkan mencapai Rp 70,191 triliun.

Ini artinya nyaris 96,5 persen APBD DKI Jakarta terserap untuk DP Rumah. Jika dibuat lebih kecil lagi, maka angka backlog tersebut bisa dibagi lima tahun kepemimpinan gubernur di DKI Jakarta.

Untuk bisa mengurangi backlog tersebut, setiap tahunnya Pemprov DKI Jakarta mesti menyubsidi 260.000 unit rumah dengan alokasi dana mencapai Rp 13,52 triliun atau sekitar 19,26 persen dari APBD 2017 DKI Jakarta.

Namun, di situs jakartamajubersama.com, Anies-Sandi mengasumsikan untuk mengurangi backlog 300.000 unit rumah saja sehingga targetnya per tahun sebanyak 50.000 keluarga atau individu DKI Jakarta.

KOMPAS/JITET Ilustrasi

Lebih lanjut dalam situs tersebut dijelaskan, jika penyaluran subsidi program DP 0 rupiah tersebut dilakukan setiap tahun maka dalam lima tahun backlog perumahan di Jakarta berkurang dari sekitar 300.000 unit menjadi 50.000 unit saja atau berkurang 83 persen.

Dengan kata lain, program DP 0 Rupiah belum bisa dipastikan menjawab atau menghilangkan backlog rumah di DKI Jakarta.

Selain itu, Jehansyah juga menilai program DP 0 Rupiah tidak serta merta bisa menjadi jawaban atas semua permasalahan sektor hunian dan perumahan di Jakarta. Pasalnya, DP 0 persen adalah untuk rumah komersial dengan skema rumah milik.

Sementara, yang perlu dikembangkan adalah ragam pilihan hunian, baik rumah umum dan rumah swadaya dengan skema rumah sewa maupun hak pakai jangka panjang.

Jadi perlu konsep penataan bantaran sungai Jakarta secara komprehensif. Bagaimana menata kampung kumuh, bagaimana memukimkan kembali, serta penyediaan kawasan baru dan rumah susun sewa (rusunawa) baru.

Kompas.com/Alsadad Rudi Rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Rawabebek di Cakung, Jakarta Timur, Kamis (16/2/2017)

Tidak sekadar melihat masalah ini dengan solusi pembiayaan DP 0 persen. Anies-Sandi harus bisa menghadirkan keterpaduan antar-sektor seperti permukiman, pertanahan dan pengairan, maupun keterpaduan antar-tingkatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan pemerintah pusat.

Selain itu Anies-Sandi perlu segera menyiapkan kapasitas organ-organ Pemprov DKI untuk menyelenggarakan program yang komprehensif dan terpadu secara profesional.

Jakarta perlu memiliki lembaga seperti Housing and Development Board (HDB), dan Urban Redevelopment Authority (URA) yang berjalan di Singapura.

"Kedua lembaga pemerintah ini dikenal sangat profesional dan bekerja dengan dedikasi yang tinggi untuk kota-kota yang berkelanjutan," ucap dia.

Jadi, kata Jehansyah, DP 0 persen seharusnya tidak dijadikan sebagai program utama, melainkan digunakan jika diperlukan saja.