Dua Bulan Bekerja, Ini Temuan Komite Bersama Reklamasi Teluk Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Bersama Reklamasi Teluk Jakarta memiliki masa kerja efektif selama dua bulan terhitung sejak diresmikan pada 18 April 2016 oleh Menteri Koordinator Kemaritiman.

Hasil kerja berupa kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) diwajibkan telah ada pada pertengahan Juni 2016.

Maka dari itu, Komite Bersama yang terdiri dari tiga kementerian yakni, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kemenko Maritim menyelenggarakan focus group discussion (FGD).

FGD bertemakan "Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta" itu dilakukan Komite Bersama selama dua hari.

"Konsultasi publik ini dilakukan pertama 10 Juni dan kedua 11 Juni. Hari pertama kita lebih meminta pandangan spesifik keilmuan dan hari kedua pandangan publik lebih luas dengan mengundang pengusaha, ahli, dan masyarakat," kata Ketua Komite Bersama Reklamasi Pantai Utara Jakarta, San Afri Awang, di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Sabtu (11/6/2016).

Selama hampir dua bulan bekerja, Komite Bersama Reklamasi Teluk Jakarta telah merangkum fakta-fakta daratan dan pesisir serta laut Teluk Jakarta.

Di wilayah daratan menurut Awang ada beberapa permasalahan seperti permukaan tanah turun, muka air bawah tanah turun, terbatasnya lahan pembangunan, banjir dan buruknya genangan pasang serta struktur tanah yang relatif empuk.

"Dampaknya kemudian yang dirasakan warga di sana antara lain kekumuhan, kualitas sungai buruk, dan air tanah buruk," tambahnya.

Sedangkan untuk di wilayah pesisir dan laut, Komite Bersama Reklamasi Teluk Jakarta menemukan fakta-fakta seperti abrasi dan sedimentasi tinggi, dasar pesisir tercemar, dan air laut tercemar.