"Aneh, Kementerian ATR/BPN Absen dalam Komite Bersama Reklamasi"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAI) Bernardus Djonoputro kembali mempertanyakan peran Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang tidak terlihat dalam Komite Bersama bentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Koordinator Kemaritiman.

Pertanyaan Bernie, sapaan karib Bernardus, berangkat dari tidak adanya perwakilan Kementerian ATR/BPN dalam Forum Group Discussion (FGD) bertemakan "Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta."

Faktanya tata ruang reklamasi itu mestinya diurusi oleh Kementerian ATR/BPN.

"Jadi aneh Kementerian ATR/BPN absen dalam komite bersama reklamasi. Sangat aneh," sebut Bernie di Balai Agung, Balai Kota, Sabtu (11/6/2016).

Sebelumnya, dia menjelaskan, peran Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan tercantum jelas dalam UU Nomor 26 tahun 2007.

Di dalam UU tersebut sangat jelas tertulis mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota mencakup ruang darat, laut, udara dan dalam bumi.

UU tersebut juga menyebutkan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mencakup wilayah administrasi, batas daerah, termasuk bidang kelautan sampai 12 mil untuk provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite Bersama yang sekaligus Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK San Afri Awang membantah absennya Kementerian ATR/BPN dalam Komite Bersama.

"ATR/BPN itu sudah jadi anggota di Komite Bersama ini. Perlu digarisbawahi bahwa tidak hadir saat ini bukan berarti tidak terlibat," kata dia.

Menteri ATR/BPN, kata Bernie, sampai saat ini tidak terdengar kiprahnya dalam mengatasi polemik reklamasi Teluk Jakarta. Birokrasi di ATR/BPN kelihatan tidak sigap.

Wajar bila kemudian terjadi kekacauan bidang tata ruang yang diakibatkan oleh tumpang tindih sektor-sektor yang seolah justru jadi keniscayaan.

"Saya berharap Kementerian ATR/BPN memimpin kinerja Komite Bersama untuk menangani reklamasi ini, termasuk dengan konsultasi publik ini," tandas Bernie.