Kompas.com - 13/05/2016, 20:57 WIB
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik reklamasi kian bergulir karena tidak adanya kejelasan dari pemerintah, baik dari segi transparansi, kebijakan maupun tindakan.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) Bernardus Djonoputro mempertanyakan lembaga yang bertanggung jawab atas pembangunan reklamasi tersebut.

Menurut dia, reklamasi memang sudah masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 1995. Namun begitu, masih terjadi tarik menarik tanggung jawab antar-lembaga pemerintah.

"Yang harus kita lakukan sekarang, harus ada yang bertanggung jawab. Kita tidak tahu prosesnya, tiba-tiba keluar gambar, akan ada sejuta orang produktif di situ," ujar Bernardus di Goethe Institute, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Kalau ingin reklamasi aman, kata Bernardus, harus dilakukan dengan memenuhi tata cara dan persyaratan fisik, sosial, dan ekonomi. Reklamasi juga bukan hanya masalah infrastruktur.

Yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Jangankan tata cara atau persyaratan, pemerintah tidak mampu menentukan lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab dalam hal ini.

"Izin membangun, iya, milik gubernur (DKI Jakarta). Tapi, bagaimana membangun reklamasi ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)," kata Bernardus.

Dari sisi legalitas, tambah dia, kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya tarik menarik tidak hanya antara KKP dan Gubernur DKI Jakarta. Namun, menyangkut juga Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Tidak hanya itu, karena ada masalah tata ruang dalam reklamasi, Bernardus menyebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga ikut terkait dalam hal ini.

Berdasarkan banyaknya pihak yang terkait tersebut, Bernardus menilai, persoalan reklamasi tidaklah sederhana.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.