Sengketa Konstruksi Bermunculan, BADAPSKI Siap Pasang Badan

Sarwono juga menambahkan bahwa dalam penyelesaian masalah sengketa, BADAPSKI akan dibantu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 yang menyatakan BPKP memiliki tugas untuk ikut menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional.

Saat ini BADAPSKI mengklaim sudah mendapatkan banyak laporan tentang sengketa konstruksi. Namun, Sarwono enggan memberikan jumlah pasti dan siapa saja yang terlibat sengketa konstruksi tersebut.

"Oh itu rahasia, yang bersengketa dan melapor ke kita nggak akan kita buka. Kalau di pengadilan kan di buka, orang boleh dengerin kok, tapi kalau ini sidangnya tertutup. Tahun lalu sudah banyak yang masuk kontrak-kontraknya dan kami mengharapkan nggak ada sengketa ya, tapi seandainya ada sengketa kami sudah siap. Nah (jumlah sengketa) itu yang nggak boleh diumumkan, diomongin apa-apanya nanti kita salah. Pokoknya udah banyak," pungkas Sarwono.