Ekonomi Loyo, Pengembang Raksasa "Banting Setir" Garap Kelas Bawah

Menyusul kemudian Sinarmas Land Group. Pengembang ini baru saja mengeluarkan apartemen dengan harga terjangkau Kirana Tower dalam pengembangan Akasa Pure Living.

Berbeda dengan produk Sinarmas Land lainnya yang rerata menyentuh angka di atas Rp 1 miliar, Kirana Tower dibanderol hanya Rp 267 juta di luar PPn per unit. Jika dihitung per meter persegi, maka harganya terbilang kompetitif yakni Rp 11,8 juta.

Serba salah

Berlombanya pengembang kelas kakap menggarap pasar menengah bawah menciptakan kondisi yang serba salah. Menurut Hendra, akan terjadi persaingan sengit yang pada gilirannya mematikan pengembang kelas bawah. 

Selain itu, akan terjadi situasi pengembang bawah menyalahkan pengembang atas. Sebaliknya, yang dituding bakal menyalahkan kebijakan Pemerintah.

"Jika hal itu terus terjadi, bukan tidak mungkin pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru untuk membatasi persaingan, agar pengembang kelas bawah tidak semakin tergerus ceruk pasarnya dan kian terjepit," tutur Hendra. 

Dia melanjutkan, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah saat ini sebetulnya adalah penyerapan tenaga kerja di sektor properti paling banyak terjadi pada pengembangan properti skala besar yang dilakukan pengembang bermodal besar pula.

Oleh karena itu, pemerintah harus mulai membatasi skala dan kelas proyek bagi kelas-kelas pengembang yang berbeda ini. Hendra pun mencontohkan kebijakan yang diterapkan pemerintah Amerika Serikat (AS), di sektor tenaga kerja. 

"Di AS, calon pekerja yang kualifikasinya di atas rerata untuk suatu jenis pekerjaan tidak boleh melamar pekerjaan yang hanya perlu level edukasi yang lebih rendah. Kebijakan seperti ini mestinya bisa diterapkan juga di sektor properti," imbuh Hendra.

Intinya, kata dia, harus seimbang. Karena pengembang papan atas sepertinya sangat menderita karena aturan perpajakan yang telah membuat kinerja penjualan mereka anjlok. 

Ketimbang membuat pasar properti semakin jatuh terpuruk karena kebijakan yang memberatkan, tambah Hendra, pemerintah sebaiknya mewajibkan pengembang papan atas untuk memberikan kontribusi pembangunan rumah susun, infrastruktur jalan, jembatan, jalur pedestrian, sekolah dan rumah sakit di kawasan sekitar proyek yang mereka garap.

"Selain menguntungkan buat pengembang, juga bagus buat kawasan sekitarnya menjadi ikut berkembang, tidak kumuh, dan jurang pemisah tidak semakin lebar," tutup Hendra.