Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Konsumen Jangan Mau Dibodohi Pengembang"

Kompas.com - 21/01/2016, 20:52 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena transaksi properti yang dilakukan secara tunai keras dan tunai bertahap tanpa melibatkan lembaga perbankan dinilai sangat mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai. (Baca: Pembayaran Tunai Bertahap Bisa Jerumuskan Sektor Properti ke Jurang Bubble)

Pengembang sekarang sudah bertindak sebagai bank, menghimpun dana konsumen semaunya. Sementara konsumen melihatnya sebagai kemudahan pembayaran.

Padahal ada banyak risiko yang harus dihadapi jika konsumen membayar properti inden kepada pengembang.

Presiden Direktur Keller Williams Indonesia, Tony Eddy, mengutarakan pendapatnya terkait fenomena promosi pembayaran tunai dan tunai bertahap tanpa bunga yang dilakukan pengembang kepada Kompas.com, di Jakarta, Kamis (21/1/2016). 

Menurut Tony, risiko tersebut antara lain adalah maladesain, malamanajemen keuangan, dan malamanajemen proyek. 

Maladesain dimungkinkan ketika proses pembangunan properti berjalan, ada kesalahan desain dan harus direvisi demi keselataman dan keamanan bangunan properti.

"Hal ini berpotensi menghentikan proyek properti yang sedang dibangun. Sementara uang konsumen kadung masuk ke kantong pengembang," cetus Tony.

Sementara malamanajemen keuangan berpotensi terjadi ketika pengembang tidak menerapkan good finance governance.

Bagi pengembang dengan tata kelola modern sekalipun, atau bahkan sudah go public, kekeliruan pengelolaan keuangan masih bisa terjadi.

Uang konsumen bisa digunakan untuk ditanamkan di instrumen investasi lain yang tidak diinformasikan secara terbuka.

Lebih parah lagi, jika instrumen investasi tersebut membawa kerugian, maka uang konsumen bisa raib tanpa jejak.

Sedangkan malamanajemen proyek terjadi karena pengembang tidak bisa membuat jadwal pasti pembangunan proyek, sehingga serah terima kunci berpotensi mundur. 

"Kalau sudah demikian, ujung-ujungnya konsumen jadi korban. Karena itu, konsumen jangan mau dibodohi pengembang. Pemerintah harus mengawasi dan mengatur ini," kata Tony.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Demak: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Demak: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Klaten: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Klaten: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Wonosobo: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Wonosobo: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Boyolali: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Boyolali: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Identifikasi 100 Properti, OYO Fokus Layani Akomodasi Pemerintah

Identifikasi 100 Properti, OYO Fokus Layani Akomodasi Pemerintah

Hotel
Permintaan Membeludak Pasca-Lebaran, KAI Siapkan Tambahan Relasi Ini

Permintaan Membeludak Pasca-Lebaran, KAI Siapkan Tambahan Relasi Ini

Berita
Lebaran 2024, 2,1 Juta Kendaraan Lintasi Tol Trans-Sumatera

Lebaran 2024, 2,1 Juta Kendaraan Lintasi Tol Trans-Sumatera

Berita
Meski Tahan Lama, Wastafel 'Stainless Steel' Punya Kekurangan

Meski Tahan Lama, Wastafel "Stainless Steel" Punya Kekurangan

Tips
Juli Ini, Proyek Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 3 Kelar

Juli Ini, Proyek Tol Bayung Lencir-Tempino Seksi 3 Kelar

Berita
Metland Catatkan Laba Bersih Rp 417,6 Miliar Sepanjang 2023

Metland Catatkan Laba Bersih Rp 417,6 Miliar Sepanjang 2023

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Jepara: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Jepara: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Ini 147 Bangunan di Sulbar yang Beres Direkonstruksi Pasca Gempa

Ini 147 Bangunan di Sulbar yang Beres Direkonstruksi Pasca Gempa

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Banjarnegara: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Banjarnegara: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Banjar: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kota Banjar: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Sukabumi: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Sukabumi: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com