Relokasi Masyarakat Terdampak Bencana di NTT, Pemerintah Guyur Rp 338 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran sebesar Rp 338 miliar digelontorkan Pemerintah untuk merelokasi rumah warga akibat banjir bandang dan longsor di Adonara dan Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketua Satgas Penanganan Bencana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB) Widiarto mengungkapkan hal itu dikutip dari laman Kementerian PUPR, Kamis (29/04/2021).

"Anggaran tersebut merupakan perkiraan kebutuhan biaya pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA)," tutur Widiarto.

Widiarto menjelaskan, dana tersebut terbagi dalam dua Tahun Anggaran (TA) yaitu Tahun 2021 sebesar Rp 236 miliar dan TA 2022 sebesar Rp 102 miliar.

Kebutuhan anggaran tersebut direncanakan untuk membangun sebanyak 1.000 unit RISHA, terdiri dari Lembata sebanyak 700 unit dan Adonara sebanyak 300 unit.

Hingga saat ini, juga terdapat 4 lokasi tambahan usulan baru dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang sebaiknya direlokasi pasca bencana di NTT.

Baca juga: Pemda NTT Diminta Siapkan Lahan Relokasi Warga Terdampak Bencana Alam

Sebagai contoh, Kabupaten Kupang sekitar 14 unit rumah, Kota Kupang sekitar 530 unit rumah , Kabupaten Alor sekitar 599 unit rumah, serta Kabupaten Rote Ndao sebanyak 153 unit rumah.

Menurut Widiarto, relokasi perlu dilakukan karena lokasi permukiman warga terdampak bencana saat ini berada di jalur debris aliran sungai yang sudah dipenuhi bebatuan.

Sehingga, berisiko sangat tinggi jika masyarakat akan kembali tinggal di daerah tersebut.

Berdasarkan informasi sementara, sudah ada dua alternatif lokasi yang disiapkan tanahnya di Adonara.

Sementara di Lembata juga sudah siap tanah dari Pemda. Namun, lokasi persisnya masih akan diinformasikan dengan masyarakat setempat.

Oleh karena itu, imbuh Widiarto, dia terus menjalin komunikasi dengan warga terdampak bencana di NTT.

Menurut dia, merelokasi tempat tinggal tak hanya soal teknis saja, melainkan juga harus menangani masalah sosial.

"Di mana salah satu syaratnya, (yaitu) lokasi harus aman dari risiko bencana," tuntas Widiarto.