Subsidi FLPP 2020 Ditutup Sebesar Rp 11,23 Triliun untuk 109.253 Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menutup penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2020 sebesar Rp 11,23 triliun per Senin (28/12/2020).

Anggaran tersebut sama halnya dengan realisasi penyaluran dana FLPP sebesar 106,59 persen untuk membiayai 109.253 unit rumah.

Dengan demikian, total capaian penyaluran FLPP sejak tahun 2010 hingga Senin (28/12/2020) senilai Rp 55,59 triliun untuk membiayai 764.855 unit rumah.

Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Arief Sabaruddin mengatakan, kelompok penerima FLPP berdasarkan jenis pekerjaan dari tahun 2010 hingga 28 Desember 2020 didominasi oleh swasta.

"Rinciannya, Swasta sebanyak 72,55 persen, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 12,08 persen, Wiraswasta 8,30 persen, TNI/Polri 3,95 persen, serta lainnya sebanyak 3,12 persen," kata Arief dalam keterangan persnya, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: UPDATE: Subsidi FLPP Tembus Rp 11,094 Triliun untuk 107.997 Rumah

Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah tetap melanjutkan program alokasi FLPP dengan kebutuhan anggaran senilai Rp 19,1 triliun.

Anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) murni senilai Rp 16,62 triliun dan Rp 2,5 triliun dana bergulir.

Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk membiayai sebanyak 157.500 unit rumah.

Bahkan, 30 bank pelaksana telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PPDPP Kementerian PUPR untuk penyaluran dana FLPP tahun 2021.

Arief merinci, 30 bank penyalur FLPP tersebut yakni, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, BTN Syariah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Kemudian, Bank BRI Agro, Bank Artha Graha Internasional, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau BPD BJB, PT BPD Sumselbabel, BPD Sumselbabel Syariah, BPD Nusa Tenggara Barat Syariah atau BPD NTB Syariah.

Selanjutnya, PT BPD Jatim, BPD Jatim Syariah, PT BPD Sumatera Utara atau BPD Sumut, BPD Sumut Syariah, PT BPD Nusa Tenggara Timur atau BPD NTT, dan PT BPD Kalimantan Barat atau BPD Kalbar, dan BPD Kalbar Syariah.

Lalu, PT BPD Nagari, BPD Nagari Syariah, PT BPD Aceh Syariah atau BPD Aceh Syariah, BPD Riau Kepri, BPD Riau Kepri Syariah, BPD Daerah Istimewa Yogyarakarta (DIY) atau BPD DIY, BPD Jambi, serta BPD Jambi Syariah.