JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, lebih dari 100.000 rumah tapak subsidi terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) per Senin (10/8/2020).
Rinciannya, 117.302 unit rumah tapak subsidi masih tersedia dan 141.700 unit tapak subsidi telah terjual yang tersebar di 11.901 lokasi terdaftar.
PPDPP Kementerian PUPR meminta semua pengembang yang terdaftar di Kementerian PUPR untuk segera memasukkan data hunian melalui aplikasi SiKumbang.
Baca juga: Setelah PSBB, Permintaan Rumah Subsidi Meningkat
Hal ini bertujuan untuk menyiapkan semua data perumahan untuk menjadi pilihan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Rangkaian sistem yang dibangun oleh PPDPP Kementerian PUPR ini memiliki empat pintu dalam pelaksanaannya.
Pintu pertama, bisa diakses langsung oleh MBR melalui SiKasep yang menggambarkan dari sisi permintaan akan perumahan.
Pintu kedua, pengembang yang memasukkan data perumahannya ke SiKasep melalui SiKumbang.
Data tersebut nantinya akan menggambarkan sisi suplai dari perumahan bersubsidi di Indonesia.
Pintu ketiga ini diperuntukkan bagi perbankan yang akan melakukan verifikasi data MBR melalui sistem host to host.
Baca juga: Penyaluran FLPP Capai Rp 7,85 Triliun
Pada pintu keempat, PPDPP akan menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan memantau seluruh pelaksanaan melalui aplikasi ini.
Dalam dashboard Management Control SiKumbang, beberapa provinsi di Indonesia memperlihatkan ketersediaan rumah lebih banyak jika dibandingkan dengan kebutuhan daerah tersebut terhadap hunian.
Sebagai contoh, Sumatera Selatan memiliki sebanyak 13.791 unit ketersediaan rumah subsidi, sedangkan permintaan atau kebutuhan akan rumah di Provinsi tersebut hanya mencapai 4.499 unit.
Provinsi Jambi memiliki jumlah ketersediaan rumah subsidi mencapai 7.717 unit. Sedangkan, permintaannya hanya mencapai 1.875 unit.
Lalu, Jawa Timur memiliki pasokan rumah subsidi mencapai 12.507 unit dan yang membutuhkan hanya 6.330 unit.
Provinsi Riau juga memiliki kelebihan pasokan rumah sebanyak 5.830 unit dan kebutuhannya hanya mencapai 3.503 unit.