Lebih dari 100.000 Rumah Subsidi Terdaftar di Aplikasi SiKumbang

Kompas.com - 10/08/2020, 17:18 WIB
Ilustrasi rumah. Dok. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).Ilustrasi rumah.

Dalam dashboard Management Control SiKumbang, beberapa provinsi di Indonesia memperlihatkan ketersediaan rumah lebih banyak jika dibandingkan dengan kebutuhan daerah tersebut terhadap hunian.

Sebagai contoh, Sumatera Selatan memiliki sebanyak 13.791 unit ketersediaan rumah subsidi, sedangkan permintaan atau kebutuhan akan rumah di Provinsi tersebut hanya mencapai 4.499 unit.

Provinsi Jambi memiliki jumlah ketersediaan rumah subsidi mencapai 7.717 unit. Sedangkan, permintaannya hanya mencapai 1.875 unit. 

Lalu, Jawa Timur memiliki pasokan rumah subsidi mencapai 12.507 unit dan yang membutuhkan hanya 6.330 unit.

Provinsi Riau juga memiliki kelebihan pasokan rumah sebanyak 5.830 unit dan kebutuhannya hanya mencapai 3.503 unit.

Meski begitu, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Selatan mengalami hal sebaliknya.

Kebutuhan akan rumah subsidi di daerah Jawa Barat mencapai hingga 30.411 unit sedangkan ketersediaan rumah baru mencapai 22.586 unit.

Hal tersebut juga terjadi di Provinsi Banten, kebutuhan akan rumah subsidi juga mencapai 8.968 unit sedangkan ketersediaan rumah hanya mencapai 6.364 unit.

Adapun di Sulawesi Selatan dari kebutuhan akan rumah subsidi sebanyak 5.567 unit, sedangkan ketersediaan rumah subsidi hanya 4.428 unit.

Baca juga: Kinerja Layanan Perumahan Raih Predikat AA

Menurut Direktur Utama PPDPP Kementerian PUPR Arief Sabaruddin, data tersebut sangat penting untuk seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan, baik Pemerintah, pengembang, serta MBR.

"Secara real time, PPDPP akan mampu menyajikan data hunian masyarakat berupa peta hunian yang tersedia, sedang dibangun, dan hunian yang sudah terjual dan disajikan dalam berbagai warna," ujar Arief dalam siaran pers, Senin (10/8/2020).

Arief melanjutkan, pengembang berperan penting untuk mewarnai area rumah tersebut. Sehingga, masyarakat tak mengalami kesulitan ketika mengakses rumah yang diinginkan.

Sedangkan untuk Pemerintah, data tersebut sebagai informasi prioritas untuk memenuhi kebutuhan listrik serta bantuan sarana dan prasarana umum seperti, bentuk dan ukuran agunan yang akan dibiayai oleh program perumahan subsidi.

Selain itu, data ini pun dapat disinergikan dengan manajemen kuota di bank pelaksana pembiayaan perumahan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X